April 2, 2026

Berita

KPU Kembali Dilaporkan ke DKPP terkait PKPU Pencalonan Kepala Daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu, usai menerbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil …

Read More »

Peran Jurnalis dan Media dalam Pemilu

Pemberitaan media tentang perempuan dalam pemilu masih perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam penyajian informasi kandidat perempuan di pemilu. Konde Institute masih banyak menemukan nada pemberitaan yang mengobjektifikasi fisik perempuan. Hal itu membuat perempuan sering kali hanya dipandang dari penampilan fisik …

Read More »

Titi Anggraini: Joki Pantarlih Tidak Dibenarkan Secara Hukum

Pengajar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan bahwa joki panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) tak dibenarkan secara hukum. Pantarlih merupakan orang yang mendapatkan mandat untuk menjalankan tugas memutakhirkan data pemilih. Pengalihan tugas kepada orang lain berpotensi membawa dampak tidak …

Read More »

Bawaslu Temukan Joki Pantarlih Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyampaikan pihaknya menemukan 42 kasus dugaan joki panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di DKI Jakarta. Joki pantarlih juga ditemukan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini telah dilaporkan kepada …

Read More »

Pengawasan Bersama Awasi Lembaga Penyiaran di Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi peristiwa pergantian kekuasaan eksekutif di seluruh daerah di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memprediksi potensi pelanggaran netralitas lembaga penyiaran akan lebih besar dari Pemilu Serentak 2024. Pihaknya akan mengawasi lembaga penyiaran bersama Badan Pengawas Pemilihan …

Read More »

Pelanggaran Netralitas ASN di Media Sosial Paling Banyak Terjadi

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) paling banyak terjadi di media sosial, atau sebesar 40 persen. Hal tersebut dinilai terjadi lantaran kurangnya sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas ASN, bahwa …

Read More »

Menakar Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSaKO UNAND), Sucy Delyarahmi menganggap partisipasi perempuan dalam pemilu sangat penting untuk memperkuat representasi dan kebijakan yang lebih inklusif. Dampak keterwakilan perempuan di parlemen dapat menghadirkan perspektif dan isu-isu yang relevan dengan perempuan dan …

Read More »

Mendorong Representasi Perempuan yang Bermakna di Parlemen

Jumlah perempuan di parlemen sangat penting untuk mendorong lebih banyak kebijakan berperspektif perempuan. Angka representasi perempuan tidak cukup, tetapi representasi perempuan di parlemen harus lebih bermakna. Dengan begitu kebijakan yang mengutamakan kepentingan perempuan dan keadilan sosial akan lebih banyak terakomodasi. …

Read More »

Pekan Depan KPU Akan Gelar Rekapitulasi Nasional Pasca Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pleno rekapitulasi nasional sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 pada pekan depan. Hal itu dilakukan untuk melihat perubahan setelah proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pada PHPU Pileg …

Read More »

Bawaslu Telah Temukan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam tahapan Pilkada Serentak 2024. Beberapa sekretaris daerah (sekda) dilaporkan secara aktif mendaftarkan diri kepada partai politik, guna memperoleh surat rekomendasi untuk mendaftarkan diri …

Read More »