Berita
Komnas HAM Tegaskan KPU Harus Penuhi Kewajiban Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi 30 persen ...
Berita
DKPP Bakal Bahas Dugaan Pelanggaran KPU RI Terkait Keterwakilan Perempuan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI dalam perkara keterwakilan perempuan dalam pemilu. Perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 KPU diduga ...
Berita
Kesiapan Logistik Pilkada Capai 60 Persen, KPU Pastikan Distribusi Tepat Waktu
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 sudah mencapai 60 persen lebih. Afif menargetkan ...
Berita
Minimnya Keterlibatan Perempuan di Kabinet Pemerintahan Baru
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memprediksi jumlah keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ...
Berita
JagaSuara2024 Luncurkan Aplikasi Pemantauan Suara Pilkada 2024 untuk Perkuat Transparansi Pemilu
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Koalisi JagaSuara2024 resmi meluncurkan platform aplikasi “JagaSuara2024 edisi ...
Berita
Kekosongan Pengawasan UU PDP Menjelang Pilkada: Kesiapan Pemerintah Dipertanyakan
Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor data, ...
Berita
Pentingnya Kepatuhan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu
Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai calon kepala daerah yang terbukti mencatut nomor induk kependudukan (NIK) untuk mencalonkan diri harus didiskualifikasi. ...
Berita
Kekosongan Regulasi UU PDP dalam Pemilu
Peneliti Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas mengatakan pada gelaran pemilu terdapat ketentuan yang tidak sepenuhnya logis, jika dibandingkan aturan-aturan ...
Berita
ICW Ungkap Potensi Pemborosan 2 Triliun dari Tunjangan Perumahan DPR
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap potensi pemborosan anggaran negara terkait pemberian tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029. Berdasarkan perhitungan ...
Berita
Mahasiswa Kawal Pilkada: Membangun Partisipasi Generasi Muda dalam Demokrasi
Berkembangnya dinamika demokrasi di Indonesia, anak muda memainkan peran penting dalam menentukan masa depan bangsa melalui partisipasi pemilu. Generasi muda tidak hanya mewakili ...














