By Pemberitaan media tentang perempuan dalam pemilu masih perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam penyajian informasi kandidat perempuan di pemilu. Konde Institute masih banyak menemukan nada pemberitaan yang mengobjektifikasi fisik perempuan. Hal itu membuat perempuan sering kali hanya dipandang dari penampilan fisik belaka.
“Ketika perempuan tampil di media, mereka sering dinilai dari penampilannya, bukan dari kontribusi atau peran yang telah mereka berikan,” kata Wakil Pimpinan Redaksi Konde.co, Anita Dhewy dalam peluncuran buku panduan peliputan pemilu untuk jurnalis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (24/7).
Anita menyebut, objektifikasi terhadap penampilan fisik kandidat perempuan ketika media menyoroti perempuan dengan menonjolkan kecantikan dan penampilan yang dianggap sesuai dengan standar publik. Bahkan beberapa kandiat perempuan harus menghadapi pengadilan terkait dengan foto atau berita yang ditampilkan. Padahal di sisi lain, ketika perempuan mencalonkan diri dalam pemilu masih harus menghadapi stereotip dan berbagai penilaian-penilaian yang dangkal.
“Tidak ada perhatian yang sama terhadap laki-laki terkait penilaian fisik mereka dalam pemberitaan. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pemeberitaan media, ini kemudian menciptakan persepsi yang tidak seimbang di masyarakat,” ujarnya.
Padahal jurnalis dan media memiliki peran penting dalam menentukan berita yang muncul dan yang akan disorot. Menurut Anita, jurnalis yang di lapangan memiliki kontribusi besar dalam menentukan apa yang akan diangkat sebagai berita. Untuk itu menurutnya, dalam pemeberitaan pemilu dibutuhkan perspektif gender dan inklusi. Hal itu penting agar realitas di lapangan dapat terangkat lebih adil.
“Hal-hal penting yang terkait dengan pemilu, seperti konsep dan prinsip harus dilihat dengan lebih kritis agar bisa membantu memperbaiki realitas yang ada,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers-Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, memberikan perspektif yang seimbang dalam pemberitaan ditujukan untuk kepentingan publik, termasuk perempuan. Namun Sering kali, perempuan yang aktif dalam partai politik dan kampanye sering menjadi korban eksploitasi, baik dalam bentuk iklan kampanye, video, maupun hal-hal berbau pornografi. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan pemerintah yang lebih tegas mengenai perempuan dalam politik. Pemerintah dan media harus mendukung dengan menghasilkan pemberitaan yang bermutu.
“Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memiliki kewajiban untuk menghasilkan pemilu yang inkusi. Media juga harus mendukungnya, menghasilkan pemberitaan yang tidak hanya mengubah persepsi, tetapi juga mencetak calon-calon yang cerdas dan berwawasan luas,” ujarnya. []
Comments