Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak pemangku kepentingan penyelenggaraan pilkada untuk tegas menerapkan protokol kesehatan. Jika protokol kesehatan tidak tegas diterapkan maka pelaksanaan tahapan pilkada sebaiknya ditunda. “Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi …
Read More »Berita
687 Bakal Pasangan Calon Mendaftar Pilkada 2020
Dalam masa pendaftaran calon peserta Pilkada 2020 yang berlangsung sejak Jumat (4/9/2020) dan berakhir pada Minggu (6/9) pukul 24.00, sebanyak 687 bakal pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di 269 daerah. Dari 687 pasangan …
Read More »DKPP Minta Tambah Anggaran 91,94 Miliar untuk 2021
Rabu (2/9), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DKPP terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga berdasarkan Pagu Anggaran Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021. Pada …
Read More »70 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Mendaftar Pilkada 2020
Sebanyak 70 bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pendaftaran pada tanggal 4—6 September 2020. Bakal pasangan calon perseorangan ini akan berlaga di pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Sementara di tingkat provinsi, tidak ada bakal pasangan …
Read More »Perludem akan Lanjutkan Pengujian Ambang Batas Parlemen
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) akan melanjutkan uji materi ambang batas parlemen. Perludem menjelaskan kedudukan hukum sebagai Pemohon sebetulnya sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perludem sebagai Yayasan. Harapannya, dalam kelanjutan uji materi nanti, MK mempertimbangkan pokok …
Read More »MK Tolak Uji Materi Ambang Batas Parlemen oleh Perludem karena Persoalan Kedudukan Hukum
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pasal 414 ayat (1) Undang-undang No.7/2017 mengenai ambang batas parlemen 4% coba Perludem uji berdasar standar jelas dan terbuka. Urgensi uji materi ambang batas parlemen ini tak disinggung …
Read More »Pengguna Facebook Indonesia Punya Fitur Transparansi Politik Pilkada 2020
Facebook Indonesia telah meluncurkan fitur Transparansi Politik Indonesia yang bisa dipakai untuk Pilkada 2020. Para pengguna bisa mengetahui hal seputar iklan politik di media sosial di antaranya besar dan sumber dananya. User bisa melihat, dari pilihan informasi lebih lanjut, user bisa …
Read More »Sirekap untuk Hasil Pembanding Seluruh TPS 270 Daerah Pilkada 2020
Sistem informasi rekapitulasi hasil pemilu (Sirekap) yang Komisi Pemilihan Umum uji pada 25 Agustus 2020 disimpulkan belum bisa jadi penentu sah hasil pemilu pengganti cara manual di beberapa TPS daerah percontohan Pilkada 2020. Meski begitu, perbaikan Sirekap harus tetap dilakukan …
Read More »DKPP Ingatkan KPU Lebih Utamakan Integritas Dibanding Jabatan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan rilis menanggapi kembali bekerjanya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. DKPP menyampaikan beberapa pernyataan, salah satunya mengingatkan kepada KPU untuk mengutamakan integritas dibanding mempertahankan jabatan. “…mengawal integritas penyelenggaraan pilkada harus diutamakan daripada …
Read More »Evi Novida Ginting Kembali Bekerja Per 24/8
Evi Novida Ginting per 24 Agustus 2020 mulai bekerja kembali sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum pusat. Sikap KPU melibatkan Evi lagi berdasar Keputusan Presiden yang mencabut Keputusan sebelumnya tentang pemberhentian tidak hormat hasil Putusan pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal