Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Ia memastikan bahwa inisiasi perubahan UU Pemilu akan mulai dilakukan pada 2026 dan penyusunannya akan ditangani langsung oleh Komisi II DPR RI, bukan …

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus konsisten dengan rancang bangun konstitusi. Ia menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sejumlah putusannya, antara lain Putusan Nomor 110, 55, dan …

Sistem presidensial multipartai di Indonesia kerap dikhawatirkan akan memicu kebuntuan politik akibat presiden tidak didukung mayoritas parlemen. Namun, pengalaman di Indonesia justru menunjukkan hal yang berbeda. Hal tersebut disampaikan dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Firman Manan, dalam Seminar Kodifikasi …

Pemisahan pemilu Nasional dan lokal dinilai tidak hanya berdampak pada dinamika politik di daerah, tetapi juga berimplikasi terhadap evaluasi kepemimpinan nasional. Hal tersebut disampaikan dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Firman Manan, dalam Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan Perkumpulan …

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu sebagai prasyarat utama demokrasi yang adil dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) …

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pembentukan lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN). Desakan tersebut muncul setelah MK pada 16 Agustus 2025 menyatakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN …

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Antoni Putra menilai perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap jenis-jenis perbuatan yang dikriminalisasi dalam Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, regulasi saat ini terlalu luas dan tidak proporsional karena sebagian besar pasal pidana justru menyasar penyelenggara pemilu …

Penegakan hukum pemilu di Indonesia kerap menjadi ujian bagi integritas demokrasi. Meski sudah banyak aturan, namun dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih kewenangan, perbedaan norma antar regulasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal tersebut membuat keadilan pemilu sering berjalan timpang. …

Kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam menangani tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2024 tercatat mengalami penurunan tajam. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat hanya 364 kasus korupsi yang disidik oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), angka terendah dalam lima …

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merevisi Undang-Undang Pemilu melalui metode kodifikasi. Desakan ini disertai dengan inisiatif konkret berupa penyusunan RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil sebagai tawaran desain pembaruan sistem kepemiluan di Indonesia. Direktur Eksekutif …