Koalisi Damai mengkritik Surat Keputusan (SK) Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Mengandung Muatan ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menolak wacana penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai alternatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menilai mandeknya pembahasan revisi UU Pemilu mencerminkan lemahnya komitmen politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden ...

Kondisi demokrasi Indonesia dinilai tengah mengalami kemunduran serius dalam beberapa tahun terakhir, bahkan disebut telah memasuki fase kehancuran setelah Pemilu 2024. Manajer Program ...

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak DPR dan Presiden segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu menyusul berbagai persoalan serius yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu mengeluarkan peringatan keras soal arah demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024. Dalam konferensi pers di Sekolah Tinggi ...

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam menjalankan fungsi legislasi masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait transparansi substantif, akuntabilitas, dan partisipasi publik. ...

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam pembatasan akses terhadap konten berita yang diterbitkan media Magdalene di Instagram terkait temuan investigasi mandiri TAUD mengenai ...

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mempersoalkan pernyataan Direktur Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alex Sabar, yang menyebut Magdalene tidak dianggap ...

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai salah satu indikator utama tidak sehatnya tata kelola partai politik dapat dilihat dari bagaimana ...