Berita
Pusako: Ketentuan Pidana dalam UU Pemilu Terlalu Over Kriminalisasi
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Antoni Putra menilai perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap jenis-jenis perbuatan yang dikriminalisasi dalam Undang-Undang Pemilu. ...Kodifikasi RUU Pemilu Jadi Solusi Fragmentasi Penegakan Hukum Pemilu
Penegakan hukum pemilu di Indonesia kerap menjadi ujian bagi integritas demokrasi. Meski sudah banyak aturan, namun dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih ...Kasus Korupsi Turun 54 Persen tapi Kerugian Negara Tembus Rp279,9 Triliun
Kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam menangani tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2024 tercatat mengalami penurunan tajam. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ...Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan RUU Pemilu, Usung Reformasi Sistem Politik
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merevisi Undang-Undang Pemilu melalui metode kodifikasi. Desakan ini disertai dengan inisiatif ...Kodifikasi RUU Pemilu Harus Dibarengi Pembenahan Sistem Kepartaian
Pakar Pemilu Universitas Airlangga, Kris Nugroho menegaskan Kodifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu harus dibangun beriringan dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Menurutnya ...Tumpang Tindih dan Multitafsir, Hukum Pemilu Dinilai Perlu Dibangun Ulang
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai sistem hukum kepemiluan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang berdampak pada ...Sistem Pemilu Campuran Dorong Representasi Politik Lebih Adil
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu mengusulkan pergantian sistem pemilu Indonesia dari proporsional terbuka menjadi sistem campuran atau Mixed Member Proportional ...DPR Targetkan Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai 2026
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu akan mulai pada tahun 2026, setelah Badan Legislasi ...275 Daerah Tanpa Sengketa Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa terdapat 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Kamis ini. Penetapan tersebut ...Pasca Putusan MK Perludem Dorong Partai Politik Benahi Kelembagaan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong partai politik untuk berbenah secara kelembagaan internal partai pasca Putusan ...
