Polemik kewarganegaraan ganda bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore, menunjukkan sengkarut sinergi data kependudukan dengan data instansi terkait. Di tengah perkembangan ...

Tarik-menarik kepentingan yang terjadi di antara fraksi-fraksi di DPR terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih lebih banyak berkutat pada apakah pilkada dilaksanakan pada ...

Dua pekan setelah disetujui di tingkat pertama, Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 belum juga disahkan. Pengesahan pun berpotensi kian molor menyusul ...

Dua fraksi di luar koalisi pemerintah, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mendorong terus dilakukan revisi terhadap Undang-undang Pemilu. Revisi UU itu dinilai ...

Revisi Undang-Undang Pemilu menjadi kebutuhan mendesak guna mengatasi sejumlah persoalan dalam kepemiluan. Perubahan sikap Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan di ...

Nasib kelanjutan Rancangan Undang-undang Pemilu kini menemui ketidakpastian setelah dua fraksi di DPR menyatakan menolak pembahasan RUU Pemilu diteruskan. Dinamika ini menimbulkan kerancuan ...

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengikuti Fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta agar Rancangan Undang-Undang Pemilu tidak dibahas. Alasannya, selain kondisi pandemi Covid-19, Undang-Undang ...

Mahkamah Konstitusi akan mulai memeriksa 132 perkara sengketa hasil pilkada mulai Selasa (26/1/2021). Masyarakat sipil berharap MK bisa memeriksa perkara secara lebih substantif. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang pemeriksaan perselisihan hasil pilkada serentak 2020 pada Selasa (26/1/2021). Tiga majelis hakim panel akan memeriksa perkara tersebut. ...

Minimnya pendanaan dari negara bagi partai politik berimplikasi pada banyak hal negatif, di antaranya korupsi dan dikuasainya proses politik oleh pemodal atau pengusaha. Namun, ...