Usulan agar aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota legislatif tak harus mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dinilai sebagai sebuah kemunduran ...

Waktu yang terbatas pada saat merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pemilihan Kepala Daerah  yang di antaranya berisikan harapan publik untuk menyertakan ...

Penggantian sejumlah calon anggota legislatif oleh sebagian partai politik menjelang penetapan anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 2019 dinilai mengkhianati sistem pemilu proporsional ...

Aturan teknis bisa didesain mengetatkan pencalonan eks narapidana di pilkada. KPU perlu mendetailkan tata cara pengumuman status eks napi yang maju di pilkada. ...

Penambahan anggota koalisi pemerintah yang akan terjadi dalam pemerintahan mendatang berpotensi membawa Indonesia masuk dalam konsep negara integralistik atau kekeluargaan. Jika benar ini ...

Politik uang diperkirakan masih marak selama gelaran Pilkada 2020 di 270 daerah. Mengantisipasi hal itu, Bawaslu menyiapkan sejumlah langkah. Bawaslu pun diingatkan akan ...

Konstitusionalitas aturan keserentakan pemilu, sebagaimana telah diselenggarakan dalam Pemilu 2019, kini dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengajukan ...

KPU berencana menerapkan rekapitulasi elektronik dalam Pilkada 2020. Jika sejumlah tantangan yang muncul dapat diatasi, langkah itu dapat meningkatkan kredibilitas pilkada, Komisi Pemilihan ...

Hingga Senin (7/10/2019), sebanyak 61 daerah dari total 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 belum menyelesaikan persoalan anggaran. Salah ...

Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan agar sejumlah ketentuan mendapat dasar hukum yang jelas sehingga tidak berpotensi ...