Jika dibandingkan dengan konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, konteks revisi undang-undang pemilu periode 2024-2029 lebih mendapat dukungan semesta politik hukum. Segala ketentuan yang biasa membuat legislasi berlarut-larut sudah diatasi secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi telah banyak mengeluarkan …
Read More »Opini
Refleksi Pemilu Negeri Kangguru untuk Reformasi Pendidikan Politik
Pemilu Federal Australia tahun lalu memberikan hasil mengejutkan. Partai Buruh yang dipimpin PM Anthony Albanese meraih setidaknya 91 kursi atau lebih dari 60% total kursi parlemen. Sementara itu, pesaing utamanya koalisi Partai Liberal dan Nasional, yang sebelumnya diprediksi menang, hanya …
Read More »Mengenal Reformasi Sistem Pemilu
Revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) sudah seperti agenda rutin lima tahunan yang dilakukan setelah pemilu diselenggarakan. Dari enam pemilu yang sudah dilalui sejak reformasi, terdapat lima UU Pemilu yang berbeda yang mengatur jalannya kontestasi perebutan kursi perwakilan di Indonesia. Reformasi …
Read More »Pilkada Langsung: Konsistensi Presidensialisme di Tingkat Daerah
Indonesia ditegaskan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945. Kesatuan berarti kedaulatan tidak terpecah, tetapi bukan berarti seluruh urusan harus dipusatkan. UUD 1945 justru membuka ruang pembagian penyelenggaraan pemerintahan melalui pengaturan pemerintahan daerah. Karena itu, desain pemilihan kepala daerah …
Read More »Demokrasi dan Kebahagiaan
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia merupakan negara yang warganya paling bahagia di dunia. Perkataan presiden ke-8 Indonesia ini merujuk hasil survei Global Flourishing Study (Harvard University, Baylor, dan Gallup 2025). Seperti halnya kita pada umumnya, Prabowo pun bingung dengan status …
Read More »Keterwakilan Perempuan yang Dikhianati Parlemen
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 169/PUU-XXII/2024 kembali mengingatkan kita bahwa perjuangan keterwakilan perempuan tidak pernah selesai di Indonesia. Permohonan yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia, Perludem, Kalyanamitra, dan aktivis demokrasi, Titi Anggraini, menegaskan bahwa penghapusan afirmasi perempuan dalam alat kelengkapan dewan …
Read More »Quo Vadis Larangan Petahana dalam Pilkada
Pembatalan calon petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, menjadi sebuah peristiwa penting yang menarik untuk didiskusikan. Keputusan ini amat berdampak pada dinamika politik lokal. Ada juga pesan kuat tentang pentingnya menjaga integritas …
Read More »Demokrasi Omon-Omon dalam Pilkada
Hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 tinggal dihitung jari. Bak barang yang sangat berharga, suara rakyat kini begitu diinginkan oleh banyak pihak. Demi mendapat barang yang berharga itu, segala cara dilakukan para pencari kekuasaan. Lihat saja, hampir di setiap …
Read More »Mengapa Kelas Menengah Penting Bagi Demokrasi?
Salah satu hal yang cukup jarang disinggung saat membicarakan demokrasi adalah mengenai peran kelas menengah dalam eskalasi demokrasi. Dalam kategorisasi Robinson & Hadiz (2013), kelas menengah terdiri dari kalangan teknokrat, intelektual, manajer profesional, pengacara, aktivis partai politik, aktivis mahasiswa, dan …
Read More »Demokrasi di Negeri Tirani
Salah satu keputusan para pendiri bangsa Indonesia yakni menjadikan demokrasi sebagai landasan utama berpolitik dan bernegara. Keyakinan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat tampaknya masih sulit teraktualisasi atau bahkan tidak akan pernah tercapai. Memang secara tertulis Indonesia menggunakan demokrasi …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal