Opini
Pembahasan UU Pemilu dan UU Pilkada Wajib Bersamaan
Sejak Pemilu 2024, wacana revisi undang-undang pemilu dan UU Pilkada terus bergulir. Sayangnya, belum ada langkah konkrit dari pembentuk undang-undang untuk melakukan pembahasan ...
Opini
Quo Vadis Ambang Batas Parlemen?
Pemilu sering disebut sebagai mekanisme paling sahih untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, warga negara menyerahkan mandat politik kepada wakil-wakilnya untuk membuat undang-undang, ...
Opini
Refleksi Pemilu Negeri Kangguru untuk Reformasi Pendidikan Politik
Pemilu Federal Australia tahun lalu memberikan hasil mengejutkan. Partai Buruh yang dipimpin PM Anthony Albanese meraih setidaknya 91 kursi atau lebih dari 60% ...
Opini
Mengenal Reformasi Sistem Pemilu
Revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) sudah seperti agenda rutin lima tahunan yang dilakukan setelah pemilu diselenggarakan. Dari enam pemilu yang sudah dilalui sejak ...
Headline
Mestakung Revisi UU Pemilu
Jika dibandingkan dengan konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, konteks revisi undang-undang pemilu periode 2024-2029 lebih mendapat dukungan semesta politik ...
Opini
Pilkada Langsung: Konsistensi Presidensialisme di Tingkat Daerah
Indonesia ditegaskan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945. Kesatuan berarti kedaulatan tidak terpecah, tetapi bukan berarti seluruh urusan harus dipusatkan. UUD ...
Headline
Demokrasi dan Kebahagiaan
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia merupakan negara yang warganya paling bahagia di dunia. Perkataan presiden ke-8 Indonesia ini merujuk hasil survei Global Flourishing ...
Headline
Pengaturan AI dalam UU Pemilu dan Jaminan Kebebasan
Beberapa tahun terakhir saya semakin sering menemukan satu pola yang sama setiap kali mengikuti pembahasan pengaturan ranah digital di Indonesia. Hampir setiap teknologi ...
Headline
Sejumlah Ketentuan yang Harus Dijamin dalam Revisi UU Parpol
Masuknya revisi Undang-Undang Partai Politik dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) semestinya tidak berhenti sebagai agenda rutin legislasi. Rancangan Undang-Undang Partai Politik harus ditempatkan ...
Opini
Keterwakilan Perempuan yang Dikhianati Parlemen
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 169/PUU-XXII/2024 kembali mengingatkan kita bahwa perjuangan keterwakilan perempuan tidak pernah selesai di Indonesia. Permohonan yang diajukan oleh Koalisi Perempuan ...








