Wawancara
Catherine Natalia: Selesaikan Sengketa Pencalonan, Bawaslu Perlu Transformasi
Salah satu isu yang diusung dalam Revisi UU Pilkada adalah menjadikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa pencalonan. Bawaslu ...
Wawancara
Yenny Soetjipto: Pastikan Dulu Pilkada Serentak Masuk APBNP 2016
Penyelenggaraan Pilkada 2017 akan mengulang kesalahan prinsipil yang sama dengan Pilkada 2015. Merujuk rancangan revisi undang-undang pilkada versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pembiayaan ...
Wawancara
Rambe Kamarul Zaman: Kalau Pilkada 2017 Pakai APBN, 269 Daerah 2015 akan “Teriakâ€
Hampir bisa dipastikan Pilakda 2017 tak bisa dibiayai APBN. Dalam rancangan revisi undang-undang pilkada dari Kementerian Dalam Negeri, pembiayaan Pilkada 2017 berasal dari ...
Wawancara
Pipit Kartawidjaja: Daftar Terbuka Tak Cocok dengan Pemilu Serentak
Pengamat pemilu, Pipit Kartawidjaja merupakan satu dari sedikit orang Indonesia yang di fase awal Reformasi sudah berperhatian dengan sistem pemilu. Lelaki yang berdomisili ...
Wawancara
Masykurudin Hafidz: Menaikan Syarat Perseorangan juga Merugikan Partai
Dewan Perwakilan Rakyat berkeinginan menaikan syarat dukungan calon jalur perseorangan dalam revisi undang-undang pilkada. Angka perubahannya adalah dari 6,5-10% menjadi 10-15% berdasarkan daftar ...
Wawancara
Ikhsan Darmawan: Revisi UU Pilkada Perlu Turunkan Syarat Dukungan Calon Perseorangan
Revisi undang-undang pilkada untuk penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018 masih berlangsung. Diharapkan waktu ada yang sempit bisa menghasilkan perbaikan sehingga kekurangan dan kesalahan ...
Wawancara
Hadar Nafis Gumay: Revisi UU Pilkada Harus Cepat Agar Proses Pilkada Tak Tersendat
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama menyisakan sejumlah catatan penting. Mulai dari pendaan pilkada, pencalonan, kampanye hingga sengketa. Persoalan ini muncul tak ...
Wawancara
Yeni Rosa Damayanti: Tagih Janji Kampanye Jokowi Lewat UU Disabilitas
Masyarakat penyandang disabilitas menagih janji Jokowi di Pemilu 2014. Dalam rancangan undang-undang disablitas, Pemerintah malah bersikap berlawanan dengan janji Piagam Suharso terkait hak ...
Wawancara
Arsil: Semangat Pidana Umum Perlu Terhubung dengan Pidana Pemilu
Pidana pemilu merupakan salah bentuk pelanggaran dalam pemilihan pemerintahan berkala. Banyak kasusnya yang berhenti atau tak tuntas. Dualisme ketentuan pidana dalam penegakan hukum ...
Wawancara
Titi Anggraini: Justru Aneh Jika MK Mengabaikan Syarat Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi membatalkan semua permohonan perselisihan hasil Pilkada 2015 yang melewati tenggat waktu pendaftaran 3 x 24 jam. Ada 41 permohonan yang ditolak, ...




