Sistem pemilu dalam rancangan undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 makin tergambar. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 13 isu strategis dalam penggabungan UU Pilpres, ...

Masuknya Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya ke koalisi Pemerintah seiring reshuffle kabinet mengingatkan rencana Pemilu Serentak 2019. Penggabungan pemilu eksekutif dan ...

Undang-undang No.10 Tahun 2016 mengharuskan cuti bagi petahana kepala daerah yang mencalonkan di pilkada pada daerah yang sama. Ketentuan ini coba digugat melalui ...

Upaya peningkatan keterwakilan perempuan seperti menghadapi persimpangan jalan pilihan sistem pemilu. Perempuan di parlemen cenderung memilih sistem pemilu proprosional daftar partai (tertutup). Sedangkan ...

Undang-undang pilkada melanjutkan regulasi kepemiluan sebelumnya yang melarang kampanye di tempat ibadah. Revisi kedua tak menyentuh pasal 69 yang melarang perihal dalam kampanye. ...

Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Pilkada hasil revisi kedua mengatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan ...

Syarat mundur dewan jika mencalonkan di pilkada sudah disepakati mayoritas fraksi. Tapi masih kemungkinan berubah di Paripurna DPR dalam pengesahan hasil revisi undang-undang ...

Fahri Hamzah merupakan salah satu anggota dewan yang berperhatian bicara perbaikan keuangan politik. Salah satu pendapatnya yang tak populer adalah tentang sumber keuangan ...

Revisi UU Pilkada kedua memunculkan penambahan kewenangan Bawaslu. Di Pilkada 2017 nanti, Bawaslu bisa memberikan sanksi administrasi, menggugurkan kepesertaan, terkait politik uang. Di ...

Konstitusi mengamanatkan bentuk sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini tetap bertahan di tengah tantangan berupa betapa sulitnya membangun koalisi dalam sistem kepartaian multipartai yang ...