Kesimpulan RK/RDP Komisi II, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Penundaan Pilkada 2020 karena Corona

1. Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan;
2. Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR;
3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu);
4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ditandatangani:

Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian, MA., Ph.D.;

Ketua Rapat: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., MT.;

Ketua KPU RI: Arief Budiman

Ketua Bawaslu RI: Abhan, SH., MH.;

Plt. Ketua DKPP: Prof. Dr. Muhammad, M.Si.