Kontroversi kekurangan surat suara dalam pemilu lokal Korea Selatan pada 3 Juni lalu mulai berdampak pada peta politik nasional. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Lee Jae-myung tercatat turun signifikan menjadi 57 persen, sementara dukungan terhadap partai berkuasa juga melemah. Hasil survei terbaru National Barometer Survey (NBS) yang dirilis Kamis (11/6) menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Lee turun sembilan poin dibandingkan survei sebelumnya pada paruh kedua Mei yang mencapai 66 persen.
Di saat yang sama, penilaian negatif terhadap presiden meningkat dari 24 persen menjadi 33 persen. Penurunan kepercayaan publik ini terjadi dikarenakan polemik kekurangan surat suara yang mewarnai pelaksanaan pemilu lokal pada 3 Juni lalu. Insiden tersebut kemudian memicu kritik luas terhadap Komisi Penyelenggara Pemilu Nasional (KPU Korea Selatan) atau National Election Commission (NEC) dan berkembang menjadi skandal politik nasional.
Dampak serupa juga dirasakan partai pemerintah, Democratic Party of Korea. Akibat kejadian itu tingkat dukungan publik terhadap partai tersebut turun empat poin menjadi 41 persen. Sebaliknya, dukungan terhadap partai oposisi, People Power Party naik lima poin menjadi 25 persen. Meski memenangkan 12 dari 16 pemilihan wali kota dan gubernur provinsi, Partai Demokrat gagal meraih kemenangan dalam sejumlah kontestasi strategis, termasuk pemilihan Wali Kota Seoul dan pemilu sela di Busan.
Kontroversi ini bermula ketika terjadi kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara pada hari pemilihan. Menurut NEC, proses pemungutan suara sempat dihentikan sementara di 26 TPS di berbagai wilayah. Sebagian besar gangguan terjadi di Distrik Songpa dan Seoul. Peristiwa itu kemudian memicu gelombang protes yang berlangsung selama beberapa hari di pusat penghitungan suara setempat. Para demonstran menuntut hasil pemilu dibatalkan dan dilakukan pemungutan suara diulang.
Tekanan publik akhirnya berujung pada pengunduran diri Ketua NEC, Rho Tae-ak. Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap kantor NEC dan sejumlah kantor cabangnya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum pemilu serta kelalaian administratif.
Hingga saat ini, penyidik masih menelusuri penyebab kekurangan surat suara. Pemerintah Korea Selatan bersama otoritas terkait telah menyepakati penyusunan reformasi besar-besaran terhadap sistem penyelenggaraan pemilu untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Sebagai informasi, Survei NBS dilakukan pada 8–10 Juni terhadap 1.001 responden oleh Embrain Public, Kstat Research, Korea Research, dan Hankook Research, dengan margin kesalahan ±3,1 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen. []










Comments