By Federasi Indonesia Bersatu melaporkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan mahar politik yang diberikan oleh bakal calon wakil presiden, Sandiaga Uno, kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar masing-masing 500 miliar rupiah. Federasi mengajukan tiga orang saksi, salah satunya yakni Andi Arief, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
Pada panggilan pertama dan kedua, Andi tak memenuhi panggilan Bawaslu. Lalu pada panggilan ketiga, yakni Jumat (24/8), Andi melayangkan surat kepada media yang menjelaskan alasan ketidakhadirannya.
“Kemarin, saya sudah menghubungi Bawaslu tentang ada kemungkinan saya masih belum bisa kembali ke Jakarta karena saya masih harus bersama orang tua saya yang belum sehat sepenuhnya,” tulis Andi dalam rilis pers yang diterima rumahpemilu.org (24/8).
Andi sebelumnya menawarkan Bawaslu tiga opsi agar tetap dapat menyampaikan klarifikasi. Satu, video call. Dua, klarifikasi tertulis. Tiga, klarifikasi di Bawaslu Lampung. Namun, Bawaslu tak menerima opsi yang ditawarkan.
Andi telah mengutus dua pengacara yang merupakan pengurus Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra), yakni Jansen Sitindaon dan Habiburohman untuk menjelaskan ketidakhadirannya kepada Bawaslu. Ia pun mengatakan, ia tak menghindar dan tak mencabut dua tuit yang dibagikan melalui akun twitternya.
Andi berharap, penyelesaian kasus di Bawaslu tak membebani fokus Sandiaga dan Koalisi dalam kerja pemenangan. Ia mengaku tak pernah berniat menggagalkan pencalonan Sandiaga, melainkan mencegah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk berbuat kesalahan pada 8 Agustus 2018.
“Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan Sandi Uno khususnya tidak terbebani dengan proses di Bawaslu ini sehingga bisa berkonsentrasi untuk kemenangan Pilpres bersama Pak Prabowo dan partai-partai Koalisi. Informasi yang saya dengar langsung dari tiga pimpinan partai Demokrat, bagi saya itu kategorinya bukan informasi biasa,” terang Andi.
Comments