Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan pada partai politik untuk mematuhi putusan ...

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay desak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) segera menjatuhkan sanksi tegas pada ...

Komisi Pemilihan Umum dinilai telah mengabaikan suara publik terkait pengaturan pencalonan 30% perempuan DPR/DPRD di setiap daerah pemilihan. Penilaian disampaikan oleh ahli dalam  ...

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki ketentuan afirmasi pencalonan perempuan 30% tapi belum mampu menghasilkan parlemen yang representatif perempuan, termasuk ...

Halo Sobat Perludem dan Rumah Pemilu, video liputan khusus rumah pemilu episode #15 kali ini membahas tema “Tiga Aturan yang Diubah KPU di ...

Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU 10/2023. Ketentuan tentang pembulatan ke bawah dalam pencalonan perempuan DPR ...

Tok! Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Pemerintah, Komisi Pemiihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif yaitu ...

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-undang. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30% keterwakilan ...

Keterpilihan perempuan melalui pemilu cenderung bertambah. Dari capaiannya, jumlah perempuan masih jauh dari setara dan belum banyak berkesempatan menjabat posisi strategis dalam berkebijakan. ...

Demokratisasi membutuhkan sistem pemilihan umum yang mampu mengakomodasi perwakilan kelompok, termasuk kelompok perempuan. Bersama kuota gender, zipper system hadir sebagai mekanisme penambahan jumlah ...