Sistem pemilu mayoritarian atau yang biasa awam sebut sistem distrik kembali sering disebut dalam evaluasi Pemilu 2014. Tujuan meningkatkan derajat keterwakilan di sistem ...

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka sudah diterapkan di tiga pemilu, 2004, 2009, dan 2014. 2004 diterapkan setengah terbuka, 2009 dan 2014 terbuka utuh. ...

Perubahan radikal pascareformasi terhadap sistem pemerintahan, dari parlementer ke presidensial, dinilai tanpa didasari argumen mendalam. Akibatnya, konstitusi tidak seimbang mengatur sistem pemilu yang ...

Setelah DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No 1/2014) menjadi undang-undang pada ...

Pemilihan umum 2014, baik pemilihan legislator maupun pemilihan presiden, dinilai sukses dalam penyelenggaraannya. Meski demikian, masih ada hal yang perlu diperbaiki demi terciptanya ...

Pasca-Reformasi, Indonesia beralih dari sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial melalui amandemen konstitusi di 2002. Oligarki yang menyatu dalam tubuh partai coba dilawan melalui ...

“Demokrasi tak mati ketika masih ada caci maki. Demokrasi mati ketika pemujaan dimulai.” Tweet @RockyGerung (27/9) Hasil Sidang Paripurna RUU Pilkada yang mensahkan ...

Situs change.org menempatkan petisi “Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi” sebagai petisi yang paling banyak ditandatangani. 75.919 tanda tangan ...

Korupsi ditengarai sudah muncul sebelum seseorang menduduki jabatan publik, yaitu sejak saat pemilihan umum. Untuk mengetahui hal-hal yang bisa dilakukan terkait pencegahan korupsi ...

Mahalnya penyelenggaraan pemilu dinilai sebagai pemborosan uang negara. Masyarakat pun bingung dihadapkan dengan banyak tawaran serta momen pemilihan. Pemerintahan yang dihasilkan malah tak ...