By Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Suma Indra Jarwadi, menyebut praktik oligarki semakin menguat memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kekuasaan oligarki kini turut menggunakan instrumen militerisme untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan kepentingan ekonomi kelompoknya.
“Hari ini begitu masuk dua tahun periode Prabowo, oligarki semakin parah dan menggunakan instrumen militerismenya untuk mengamankan bagaimana oligarki bisa terus bekerja dan memperkaya dirinya sendiri,” kata Indra dalam diskusi publik dan peluncuran buku Seri Lawan Oligarki: Demokrasi Langsung di Jakarta (28/10).
Indra mengatakan, pola represif dan penyempitan ruang sipil terus berulang dari pemerintahan sebelumnya. Menurut Indra, proses pembentukan kebijakan juga semakin jauh dari kepentingan masyarakat karena berlangsung tanpa keterbukaan dan lebih mengakomodasi kepentingan penguasa serta kelompok pengusaha tertentu.
“Kebijakan diproduksi di ruang-ruang gelap yang hanya akan menguntungkan kekuasaan dan segelintir pengusaha,” ujarnya.
Ia juga menyebut meningkatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil dan ekonomi yang berjalan beriringan dengan meningkatnya intensitas kekerasan serta mempersempit ruang masyarakat untuk menjalankan hak-hak sipilnya. Dalam sistem politik yang disebutnya sebagai sistem kartel, Indra menilai partai politik dan lembaga legislatif tidak lagi menjalankan fungsi representasi kepentingan rakyat. Sebaliknya, keduanya justru menjadi instrumen untuk mempertahankan keberlangsungan kekuasaan.
“Mereka bekerja untuk memfasilitasi kekuasaan tetap berlanjut, tetap mendapatkan kebijakan untuk menguntungkan kekuasaan,” katanya.
Indra menjelaskan, oligarki terbentuk melalui relasi antara aktor politik dan pengusaha besar. Ia mencontohkan sejumlah legislator yang memiliki afiliasi dengan perusahaan pemegang izin pertambangan, tetapi pada saat bersamaan turut terlibat dalam pembentukan kebijakan yang berpotensi menguntungkan kepentingan mereka sendiri.
Ia juga menyinggung pemberian izin pertambangan dan perkebunan yang berdampak pada penggusuran petani. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak terlepas dari transaksi politik, termasuk praktik ijon yang berlangsung pada momentum politik. Indra juga menilai keterlibatan militer dalam urusan sipil kini semakin menjangkau kehidupan masyarakat hingga tingkat desa. Ia mencontohkan keterlibatan militer dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa.
“Artinya intervensinya sudah sampai dapur rakyat kita, sudah sampai dapur petani kita, sudah sampai dapur nelayan kita,” ujarnya. []
Comments