By Penggagas gerakan Bijak Memilih, Afutami, menilai upaya melawan oligarki perlu dilakukan dengan memperkuat agensi masyarakat agar mampu memengaruhi proses politik dan pengambilan kebijakan. Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan kebijakan publik tidak akan cukup tanpa diikuti kemampuan bertindak dan mendorong perubahan secara kolektif.
Afutami mengatakan, perlawanan terhadap oligarki tidak cukup ditempuh melalui jalur hukum. Upaya tersebut juga harus menyasar persoalan politik yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan, antara lain dengan memperluas partisipasi masyarakat dan membuka ruang politik yang lebih adil bagi seluruh warga.
“Terbukanya ruang politik saja belum menjamin masyarakat dapat terlibat secara bermakna. Warga juga perlu memiliki kesempatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,” kata Afu dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Lawan Oligarki di Jakarta (28/10).
Ia menilai, masyarakat Indonesia sebenarnya telah memiliki kesadaran terhadap berbagai polemik kebijakan. Persoalannya, kesadaran tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi agensi, yakni kemampuan warga untuk mengambil tindakan dan menciptakan perubahan politik.
Salah satu upaya yang ditawarkan Afutami adalah mendekolonisasi pengetahuan kebijakan publik dengan mengembalikan pembahasan kebijakan pada relevansi dan kearifan lokal masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam memahami dan merumuskan kebijakan.
”Ini penting banget. Supaya di media sosial pun, kalau kita mau geser ke digital, kita terbiasa sama perbedaan pendapat, dan itu adalah bagian dari deliberasi kebijakan publik,” kata Afutami.
Menurutnya, kemampuan masyarakat untuk terbuka terhadap perbedaan pendapat dan berdeliberasi turut memengaruhi kualitas kepemimpinan serta proses pengambilan keputusan. Afu mencontohkan Majelis Warga sebagai salah satu mekanisme untuk memperluas partisipasi masyarakat, dengan melibatkan warga yang dipilih secara acak untuk mempelajari persoalan kebijakan, berdiskusi, dan merumuskan pandangan bersama.
Melalui forum tersebut, lanjut Afu, warga tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan bekal informasi yang memadai, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan dan menyampaikan pandangan berdasarkan pengalaman hidup masing-masing.
Ke depan, Afutami berharap partisipasi masyarakat dapat diorganisasi menjadi kekuatan kolektif yang memiliki daya tawar politik. Kekuatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya pilihan kebijakan dan kandidat yang lebih baik.
”Jadi, bukan bijak memilih lagi, tapi bijak meminta pilihan yang baik ke depannya,” ujar Afutami. []
Comments