AMALIA SALABI, Author at Rumah Pemilu

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Pindah Memilih, Pemilih Harus Daftarkan Diri Paling Lambat 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara

Undang-Undang (UU) No.7/2017 Pasal 210 menyatakan bahwa pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selain di TPS dimana ia ...

By AMALIA SALABI13 September 20170

Berita

Pramono Ubaid: Pasal 195 ayat (2) UU 7/2017 Suatu Kemunduran

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, mengatakan bahwa wewenang yang diberikan Undang-Undang (UU) kepada KPU membuat KPU tak dapat berbuat banyak. ...

By AMALIA SALABI13 September 20170

Berita

Ini Besaran NPHD di 16 Provinsi yang Melaksanakan Pilgub 2018

Enam belas Pemerintah Daerah (Pemda) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) ...

By AMALIA SALABI12 September 20170

Wawancara

Tjahjo Kumolo: Dana Bantuan Partai Politik dari Pemerintah adalah Hal Wajar

Pemerintah berketetapan untuk meningkatkan dana bantuan kepada partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Alasannya, dana bantuan sebesar seratus delapan rupiah per suara ...

By AMALIA SALABI11 September 20170

Special Coverage

Election System and Women Representation in Parliament

The Executive Director of the Association for Elections and Democracy (Perludem), Titi Anggraini, says that election system design is heavily correlated with the ...

By AMALIA SALABI11 September 20170

NPHD Pilgub Jawa Barat 2018 Capai 1,164 Triliun Rupiah

16 dari 17 Pemerintah Provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 telah menyetujui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan ...

By AMALIA SALABI11 September 20170

Berita

KPPI Beri Penghargaan kepada Sebelas Tokoh Perempuan Politik Indonesia

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) memberikan penghargaan kepada sebelas tokoh perempuan politik yang berasal dari sebelas partai politik. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas ...

By AMALIA SALABI8 September 20170

Berita

KPPI Siapkan Perempuan Caleg Hadapi Pemilu 2019

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menyatakan siap menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sejak awal 2017, KPPI telah melaksanakan enam puluh kegiatan sebagai upaya ...

By AMALIA SALABI8 September 20170

Berita

Sepuluh Permohonan di MK Menggugat UU Pemilu

Per Kamis (7/9) telah ada sepuluh permohonan uji materi yang menggugat beberapa pasal di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). ...

By AMALIA SALABI7 September 20170

Berita

PSI Jabarkan Data Perubahan Persyaratan 2014 dan 2019 yang Harus Dipenuhi Partai

Pasal 173 Undang-Undang (UU) No.7/2017 digugat oleh empat partai baru, yakni Partai Islam Damai Aman (Idaman) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Pengusaha dan ...

By AMALIA SALABI7 September 20170

1...123124125...170

Pindah Memilih, Pemilih Harus Daftarkan Diri Paling Lambat 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara

Pramono Ubaid: Pasal 195 ayat (2) UU 7/2017 Suatu Kemunduran

Ini Besaran NPHD di 16 Provinsi yang Melaksanakan Pilgub 2018

Tjahjo Kumolo: Dana Bantuan Partai Politik dari Pemerintah adalah Hal Wajar

Election System and Women Representation in Parliament

NPHD Pilgub Jawa Barat 2018 Capai 1,164 Triliun Rupiah

KPPI Beri Penghargaan kepada Sebelas Tokoh Perempuan Politik Indonesia

KPPI Siapkan Perempuan Caleg Hadapi Pemilu 2019

Sepuluh Permohonan di MK Menggugat UU Pemilu

PSI Jabarkan Data Perubahan Persyaratan 2014 dan 2019 yang Harus Dipenuhi Partai

Update Terbaru

MK Diminta Mewajibkan Kuota 30% Perempuan di Seluruh Lingkup Penyelenggara Pemilu

E-Voting Bukan Prioritas Pemilu Indonesia

E-Voting Belum Menjadi Jawaban atas Persoalan Pemilu Indonesia

Penggunaan E-Voting akan Menjadi Masalah Baru

Koalisi Minta MK Wajibkan Kuota 30 Persen Perempuan di Penyelenggara Pemilu

Posts navigation

Update Terbaru