Author: AMALIA SALABI
Masyarakat Sebaiknya Dibolehkan Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu Secara Lisan
Pasal 433 ayat (3) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu mesti dilakukan secara tertulis. ...Kerangka Hukum Pemilu di RUU Tidak Ideal
Kerangka hukum pemilu di dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dinilai tidak ideal dan membingungkan. Pemerintah tidak memulai penyusunan regulasi ...Biaya Pilkada Besar, Rakyat Diharap Berpartisipasi Aktif
Pilkada Serentak 2017 yang dilaksanakan di 101 daerah pemilihan (dapil) memakan biaya hingga 4,2 triliun rupiah. Bila dibagi secara merata, ...RUU Pemilu: Panwaslu Menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota
Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilu ...Seleksi Anggota KPU/Bawaslu Diharap Tak Mengganggu Pilkada
Sebagian besar pendaftar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2017-2022 adalah penyelenggara pemilu yang sedang bertugas. ...Disdukcapil DKI Tak Terbitkan SK Warga di Luar Database Kemendagri
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta hanya akan mengeluarkan Surat Keterangan (SK) pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ...7.132.865 Pemilih Sementara di Pilgub DKI Jakarta
Terdapat 7.132.865 orang yang terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) DKI Jakarta. Jumlah tersebut merupakan total DPS di enam Kabupaten/Kota. ...Daftar Pemilih DKI Jakarta Masih Bermasalah
Dalam acara “Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta†pada 2 November lalu, tersirat bahwa DPS (Daftar ...Surat Suara untuk Pemilih Tambahan
Potensi adannya pemilih tambahan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang menuai pertanyaan mengenai surat suara. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum ...Dua Pasal tentang Pemilu Presiden dalam RUU Pemilu Bermasalah
Ada dua pasal mengenai pemilihan presiden (pilpres) dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang dinilai bermasalah, yakni Pasal 395 ...
