Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, Usep berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di [email protected].
Jimly Asshiddiqie menjadi bukti nama yang tepat memimpin periode pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga etika bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ...
DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi undang-undang. Dini hari Jumat (21/7), DPR dan Pemerintah mendapatkan kesepakatan bersama, untuk ...
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih mengedepankan kepentingan jangka ...
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) amat menyayangkan Paripurna menyepakati undang-undang pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kepemilikan kursi DPR atau ...
Undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 hasil Paripurna (21/7) tak lebih baik dibanding UU Pemilu yang digunakan dalam Pemilu 2014. UU Pemilu Baru ...
Rancangan undang-undang pemilu sudah diselesaikan di tahap Panitia Khusus. Semua isu krusial sudah disepakati kecuali lima isu kursial perihal sistem kepemiluan. Ambang batas ...
Keinginan Presiden Joko Widodo menerapkan ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang Pemilu mengingatkan saya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di konteks undang-undang pilkada ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan ragam alternatif teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 di tengah belum pastinya undang-undang pemilu. KPU akan membuat Rancangan Peraturan KPU ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami hambatan anggaran memulai tahapan Pemilu 2019. Tapi verifikasi partai politik peserta pemilu (P4) sebagai tahap awal pemilu tak ...