Keserentakan Pilkada 2017 di 101 daerah semakin menguatkan kebutuhan kepastian hukum pemilu. Sebelum serentak, di Pilkada DKI Jakarta 2012, Rhoma Irama mengajak jamaah masjid untuk memilih pasangan calon berdasarkan SARA. Laporan dugaan pelanggaran berakhir dengan hukum yang menyimpulkan Rhoma tak …

Menjelaskan kampanye SARA di pilkada perlu mengurai pengertian “kampanye” dan “SARA”. Ada tak kesesuaian antara harapan tinggi masyarakat dengan teks regulasi yang sempit. Perlu kesepahaman antarpihak agar pilkada tak dinilai tumpul penegakan hukum dan terjadi konflik fisik massa berdasar SARA. …

Laporan dana kampanye peserta pemilu jadi praktek sebatas pengguguran kewajiban. Regulasi mengharuskan dana kampanye dilaporkan tapi tak menyertakan validasi akuntansi dan sanksi jika tak sesuai. Ketaksesuaian laporan dana kampanye dengan jumlah belanja sebenarnya jadi salah satu paradoks pemilu berprinsip jujur …

Pemilu sebagai syarat pemerintahan demokrasi harus disertakan kata “demokratis” untuk memang menjamin “dari, oleh, dan untuk rakyat”. (Rancangan) undang-undang pemilu bukan saja dimulai dengan merumuskan tapi juga mengkonsolidasikan para pihak yang mewakili masyarakat sipil: rakyat, pemilik kedaulatan. Menentukan wakil-wakil rakyat …

Koran Tempo memberitakan (21/10), bekas Ketua Majelis Rendah Kongres Brasil, Eduardo Cunha, ditangkap Polisi (19/10, waktu Brasil) terkait korupsi. Pentolan kaukus Evangelis Kristen di DPR, yang memimpin pemakzulan mantan Presiden Brasil, Dilma Rousseff ini diduga menerima suap jutaan dolar Amerika …

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menandatangani Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini terlampir dalam surat bernomor R-66/Pres/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan pada Ketua DPR. “Kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan …

Elections miss the Indonesian Communist Party ( PKI ). This statement is exaggerating editorially.  However, what the writing wants to emphasize, Indonesian elections miss disputes and participation of parties and mass with ideology basis. PKI is a party and mass …

Pada Pilkada Serentak 2017, kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Pemilih yang belum memiliki e-KTP dapat menunjukkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Kecapil) yang menyatakan bahwa …

If there is such thing as ideal election system, then such system would be the one that corresponds with the particular democratic experiences and political-sociological context in each country. An election system that is ideal for a country does not …

Individual registrants path elections in 2017 increased compared to the elections of 2015. In fact, the requirements of individual pathways elections in 2017 under Law No.10 / 2016-election heavier than the previous election. The context of the political dynamics of …