Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang sejak Pemilu 2014 terlibat mengadvokasi keterbukaan data dan informasi pemilu serta menghubungkannya dalam ekosistem Open Government Indonesia dan Open Government Partnership/Global. Usep memimpin Tim Redaksi Rumahpemilu, menjamin informasi pemilu yang kredibel dan imparsial sehingga pernah dinominasikan mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Dalam advokasi undang-undang pemilu, ia terlibat merancang ketentuan hukum keterwakilan perempuan (Koordinator Sub-Komite) dan sistem pemilu bersama koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam isu demokrasi digital, Usep mengkoordinir koalisi masyarakat sipil dalam advokasi moderasi konten dan pemantauan media sosial. Sebelum di Perludem, lulusan Universitas Indonesia (2008) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Beasiswa Munir Said Thalib, 2022) ini aktif dalam isu GEDSI (gender, equality, disability, and social inclusion) di Yayasan Jurnal Perempuan (2009–2012) dan Helen Keller International Indonesia (2012).
Meninggal dunia anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu hal yang mengharuskan dilakukan penggantian antarwaktu. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan ...
Meninggalnya ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Husni Kami Manik secara struktur kelembagaan berarti kekosongan kepemimpinan. Ketiadaan ini pun berarti kekosongan satu keanggotaan ...
Undang-undang Pilkada melanjutkan larangan kampanye di rumah ibadah seperti undang-undang pemilu lalu. Revisi kedua tak menggubris Pasal 69 perihal yang dilarang dalam kampanye. ...
Didik Supriyanto merupakan gambaran tatanan pemilu Indonesia. Baginya, pemilu dan demokrasi merupakan persenyawaan final yang terus mengingatkan bahwa konversi suara menjadi kursi tak ...
Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah cenderung menjadi pemutusan alur merumuskan Pemilu Serentak 2019. Disain pemilu serentak nasional dan daerah seharusnya dicicil dalam undang-undang ...
Sebetulnya tak relevan lagi mempertanyakan kenapa negara perlu mensubsidi partai politik. UU No.3/1975 tentang Organisasi Sosial Politik (PPP, Golkar, PDI) sudah menuliskan, keuangan ...
Pemilu merindukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pernyataan ini memang berlebihan secara redaksi. Tapi yang mau tulisan ini tekankan, pemilu Indonesia rindu pada kontestasi ...
PEMILU 2019 merupakan pintu untuk memasuki babak baru pembangunan demokrasi di Indonesia. Inilah momentum politik menentukan: jika berhasil, maka kita akan lancar mengkonsolidasi ...
Sistem pemilu DPR dan DPRD Indonesia merupakan sistem proporsional yang menekankan pada relasi pemilih/rakyat kepada partai, bukan dewan. Kursi di parlemen adalah kursi ...