Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang sejak Pemilu 2014 terlibat mengadvokasi keterbukaan data dan informasi pemilu serta menghubungkannya dalam ekosistem Open Government Indonesia dan Open Government Partnership/Global. Usep memimpin Tim Redaksi Rumahpemilu, menjamin informasi pemilu yang kredibel dan imparsial sehingga pernah dinominasikan mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Dalam advokasi undang-undang pemilu, ia terlibat merancang ketentuan hukum keterwakilan perempuan (Koordinator Sub-Komite) dan sistem pemilu bersama koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam isu demokrasi digital, Usep mengkoordinir koalisi masyarakat sipil dalam advokasi moderasi konten dan pemantauan media sosial. Sebelum di Perludem, lulusan Universitas Indonesia (2008) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Beasiswa Munir Said Thalib, 2022) ini aktif dalam isu GEDSI (gender, equality, disability, and social inclusion) di Yayasan Jurnal Perempuan (2009–2012) dan Helen Keller International Indonesia (2012).
Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan sebagai syarat kepesertaan partai politik di Pemilu DPR/DPRD 2014 bisa dijamin Komisi Pemilihan Umum. Padahal komposisi anggota ...
Menyalahkan kaderisasi pemimpin di partai politik dari permasalahan calon tunggal merupakan kesimpulan jauh panggang dari api. Sebaik apapun kaderisasi pemimpin di partai, dengan ...
Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu merumuskan naskah akademis dan rancangan Undang-undang Pemilu untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Berikut ringkasan tentang alasan dan tujuan kodifikasi ...
Terma perseorangan atau independen ramai di publik tapi kenyataannya sepi pelaku dan pendukungnya. Siapa calon jalur perseorangan yang banyak dapat dukungan publik? Apa ...
Pendaftar jalur perseorangan Pilkada 2017 meningkat dibandingkan Pilkada 2015. Padahal persyaratan jalur perseorangan Pilkada 2017 berdasar UU No.10/2016 lebih berat dibanding pilkada-pilkada ...
Sistem pemilu dalam rancangan undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 makin tergambar. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 13 isu strategis dalam penggabungan UU Pilpres, ...
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah merancang undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Ada 13 isu strategis yang menjadi dasar rancangan. 13 ...
Apresiasi Proporsional Suara Logo Partai Politik Perumusan sistem pemilu dilakukan seiring penyatuan (kodifikasi) undang-undang kepemiluan untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Di tengah perdebatan klasik ...