Apung Widadi: Petahana Bisa Percepat Kerja Sebelum Cuti Kampanye
Undang-undang No.10 Tahun 2016 mengharuskan cuti bagi petahana kepala daerah yang mencalonkan di pilkada pada daerah yang sama. Ketentuan ini coba digugat melalui ...
Liputan Khusus
Terang Gelap Regulasi Politik Uang Pilkada
UU No.10/2016 punya sejumlah pasal yang memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang. Tapi di sisi lain, regulasi untuk Pilkada 2017 ini berpasal ...
Liputan Khusus
Pemilihan Ketua KPU oleh Enam Anggota
Komisi Pemilihan Umum sudah memiliki Ketua pengganti Husni Kamil Manik yang meninggal dunia. Juri Ardiantoro terpilih melalui musyawarah dan pemungutan suara. Ada yang ...
Liputan Khusus
Penggantian Antarwaktu Anggota KPU
Meninggal dunia anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu hal yang mengharuskan dilakukan penggantian antarwaktu. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan ...
Liputan Khusus
Pasal-pasal Terkait Posisi dan Kewenangan Ketua KPU
Meninggalnya ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Husni Kami Manik secara struktur kelembagaan berarti kekosongan kepemimpinan. Ketiadaan ini pun berarti kekosongan satu keanggotaan ...
Berkampanye di Tempat Ibadah
Undang-undang Pilkada melanjutkan larangan kampanye di rumah ibadah seperti undang-undang pemilu lalu. Revisi kedua tak menggubris Pasal 69 perihal yang dilarang dalam kampanye. ...
Sosok
DIDIK SUPRIYANTO | Teknokrat Pemilu Indonesia
Didik Supriyanto merupakan gambaran tatanan pemilu Indonesia. Baginya, pemilu dan demokrasi merupakan persenyawaan final yang terus mengingatkan bahwa konversi suara menjadi kursi tak ...
Liputan Khusus
Revisi UU Pilkada=Missing Link Pemilu Serentak
Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah cenderung menjadi pemutusan alur merumuskan Pemilu Serentak 2019. Disain pemilu serentak nasional dan daerah seharusnya dicicil dalam undang-undang ...
Liputan Khusus
Why Is (Increase) On Political Party Subsidies Needed?
Actually, it is no longer relevant to question why the state needs to subsidize political parties. Law No.3 / 1975 on Social and ...
Opini
Mengapa Perlu (Peningkatan) Subsidi Partai Politik?
Sebetulnya tak relevan lagi mempertanyakan kenapa negara perlu mensubsidi partai politik. UU No.3/1975 tentang Organisasi Sosial Politik (PPP, Golkar, PDI) sudah menuliskan, keuangan ...
