Berita

Peneliti Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas mengatakan pada gelaran pemilu terdapat ketentuan yang tidak sepenuhnya logis, jika dibandingkan aturan-aturan yang ada. Salah satunya adalah pengolahan data pemilih oleh Dukcapil, termasuk data tingkat pendidikan, yang kemudian ditampilkan …

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap potensi pemborosan anggaran negara terkait pemberian tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029. Berdasarkan perhitungan ICW, total pemborosan tersebut diperkirakan berkisar antara Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam lima tahun ke depan. …

Berkembangnya dinamika demokrasi di Indonesia, anak muda memainkan peran penting dalam menentukan masa depan bangsa melalui partisipasi pemilu. Generasi muda tidak hanya mewakili potensi besar sebagai komposisi terbesar penduduk, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam merawat prinsip-prinsip demokrasi. “Bahwa partisipasi …

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya terdapat 354 individu dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029 memiliki latar belakang atau berafiliasi dengan sektor bisnis. Politisi yang terafiliasi dengan bisnis diartikan sebagai pribadi yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan bisnis. …

Pakar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan, masyarakat sipil dapat mengawal pemilu maupun pilkada melalui uji materi untuk memastikan adanya kerangka hukum yang demokratis. Ketika hukum kepemiluan ternyata bertentangan dengan prinsip konstitusional, masyarakat sipil bisa mengambil …

Para calon petahana yang melakukan mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) jelang berlangsungnya Pilkada seharusnya bisa didiskualifikasi. Dosen Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan birokrasi harus netral, dan tak boleh dipolitisasi, atau berpolitik praktis. Ia menegaskan, calon petahana tak boleh …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta penataan terkait jadwal pemilu tingkat nasional dan daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian materi dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada. Dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, Perludem mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 1 ayat (1), Pasal …

Sepanjang tahun 2023 Litbang Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2330 hoaks dengan hoaks politik sebanyak 1292. Angka tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2018. Sementara pada tahun 2024 angka temuan hoaks pada semester pertama, sejak Januari-Juni …

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menekankan pentingnya langkah strategis yang harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengelola kampanye di media sosial selama Pilkada 2024. Annisa menggarisbawahi bahwa KPU perlu mengatur secara detail proses kampanye tim …

Sementara itu mengenai kampanye di media sosial, Tenaga Ahli Bawaslu, Iji Jaelani mengatakan, pengawasan kampanye media sosial di pilkada masih kurang terakomodasi. Menurutnya, regulasi pengawasan tidak memberikan ruang yang optimal untuk melakukan monitoring terhadap pelanggaran kampanye yang terjadi. Iji menyebut, …