Berita
MK Tegaskan Sengketa Pers Wajib Lewat Dewan Pers
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada Senin, 19 Januari ...
Berita
Komisi II DPR Targetkan RUU Pemilu Tuntas November 2026
Komisi II DPR RI menargetkan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu rampung pada Juni 2026. Sementara itu, seluruh proses pembahasan RUU tersebut ditargetkan ...
Berita
MK Tolak Uji Materi UU PDP, Koalisi Khawatir Ruang Kebebasan Informasi Terancam
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang diajukan terhadap Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) ...
Berita
IPC: Pilkada Tidak Langsung Jadi Langkah Mundur Demokrasi
Wacana pengembalian mekanisme pilkada secara tidak langsung dinilai sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Di tengah krisis representasi politik yang belum terselesaikan dalam ...
Berita
DPR Pastikan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ...
Berita
Pilkada Lewat DPRD Perbesar Konsentrasi Kekuasaan
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menilai wacana pemindahan mekanisme Pilkada ke DPRD lebih banyak menguntungkan elite ...
Berita
Sistem Proporsional Terbuka Gagal Perkuat Demokrasi Perwakilan
Indonesian Parliamentary Center (IPC) bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mendorong reformasi sistem pemilu melalui penerapan sistem proporsional tertutup yang disertai pembenahan tata ...
Berita
NETGRIT: Pilkada Tak Langsung Berpotensi Hilangkan Calon Alternatif
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menutup peluang munculnya calon ...
Berita
CALS: Pilkada melalui DPRD Merampas Hak Rakyat
Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menilai wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD merampas hak konstitusional warga negara dan mendegradasi kualitas ...
Berita
Seleksi Komisi Informasi 2026–2030 Dinilai Cederai Prinsip Akuntabilitas
Proses seleksi Anggota Komisi Informasi periode 2026-2030 dinilai tidak sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan ...









