Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai revisi Undang-Undang (UU) Pemilu akan memunculkan berbagai isu strategis yang perlu dibahas secara komprehensif. Mulai dari perdebatan ...

Koalisi nasional yang terdiri dari 29 organisasi masyarakat sipil dalam Jaringan Resiliensi Demokrasi Digital (Digital Democracy Resilient Network/DDRN) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera ...

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan intervensi penegakan hukum berupa pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dalam perkara tindak pidana ...

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menegaskan keterwakilan perempuan lebih kuat penting di parlemen. Ia menyebut implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...

DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada 18 November 2025. Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Reformasi KUHAP menilai KUHAP ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik substansi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Mereka menilai sejumlah pengaturan dalam draf ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP pada 16 November 2025 melayangkan somasi terbuka kepada Presiden RI, DPR RI, Kementerian Hukum, dan Kementerian Sekretariat ...

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh sejumlah advokat ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum memperkuat mekanisme pengawasan pengadilan terhadap berbagai ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai berlangsung terburu-buru. Kritik ...