Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Untuk meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan sejumlah peraturan baru di Peraturan KPU (PKPU). Salah satunya yakni menambah tanggung jawab Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan mewajibkan PPDP untuk menyerahkan …
Read More »Berita
Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2018 Wajib Mengundurkan Diri 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, mengumumkan bahwa dalam rancangan PKPU, rentang pemberhantian calon kepala daerah dari jabatan pegawai negeri sipil (PNS), Kepolisian RI (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.10/2016 adalah tiga …
Read More »Rancangan PKPU Baru, Masa Kampanye Pilkada Diperpanjang
Dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), masa kampanye diperpanjang dari 102 hari menjadi 130 hingga 135 hari. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi proses penyelesaian sengketa pencalonan dan agar tim logistik memiliki waktu yang cukup untuk …
Read More »KPU RI Adakan Uji Publik Sembilan PKPU
Selasa (30/5) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). KPU merevisi beberapa kentuan di dalam delapan PKPU lama dan satu PKPU baru mengenai tahapan. “Kami harap PKPU tahapan …
Read More »Diaspora Indonesia: Saatnya Bentuk Dapil Khusus Luar Negeri melalui UU Pemilu
Diaspora Indonesia menginginkan pembentukan daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri melalui undang-undang pemilu. Organisasi ikatan warga negara Indonesia di luar negeri ini mengingatkan advokasi bertahun-tahun untuk menciptakan representasi dewan dengan WNI sebagai konstituen yang aspiratif. Ada sekitar 4.6 juta Warga …
Read More »Memenuhi Syarat tapi Tak Calonkan Presiden, Partai Tak Boleh Ikut Pemilu Berikutnya
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyiapkan sanksi bagi partai yang memenuhi syarat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (wapres) tapi tak mengajukan capres dan cawapres. Partai tersebut akan dikenai sanksi berupa larangan ikut pemilu pada periode …
Read More »DKPP: Penyelenggara Pemilu yang Pernah Langgar Asas Kemandirian Tak Boleh Lolos Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Saut Hamonangan Sirait, mengatakan bahwa pelanggaran terhadap asas kemandirian oleh penyelenggara pemilu selama 2013-2017 merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Pelanggaran ini tak dapat ditoleransi dan yang bersangkutan diharapkan tak diloloskan dalam rekrutmen penyelenggara …
Read More »Rekrutmen Penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Profesionalitas dan Netralitas Harus Diutamakan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota merupakan pihak penyelenggara pemilu yang paling banyak dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selama 2016. 254 anggota KPU kabupaten/kota dan 41 ketua KPU kabupaten/kota …
Read More »Tak Ada Dapil Khusus Luar Negeri Tanda DPR Kurang Representatif
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tak menambah jumlah kursi dalam menjawab masalah kurang representatif. Pengalokasi ulang lebih menjawab kebutuhan representasi salah satunya dengan membuat dapil khusus luar negeri yang jumlah kursinya diambil dari 560 kursi DPR, bukan ditambah. “Salah satu …
Read More »DPR Harus Tambah Kualitas Bukan Kursi
Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu ditentang masyarakat sipil. Di tengah ketakpercayaan terhadap salah satu kamar parlemen Indonesia ini seharusnya penambahan kualitas yang diutamakan. “Yang harusnya ditambah adalah kualitas bukan kursi,” kata direktur eksekutif Pusat …
Read More »