Berita

Dewan Perwakila Rakyat (DPR) mewacanakan rekapitulasi langsung dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Rancangan Undang-undang (RUU) yang sedang dibahas. Wacana ini dinilai berbahaya karena menghilangkan mekanisme koreksi berjenjang. “Usulan DPR Soal rekap yang mem-by …

Sebanyak 53 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 diajukan oleh pemohon kepada Makhamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif terhadap proses perselisihan hasil, dalil utama yang paling dominan disampaikan oleh para …

Rancangan undang-undang Pemilu yang lagi-lagi molor dari target pengesahan akan berkonsekuensi pada pemotongan waktu tahapan pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, menilai, tahapan pemilu yang paling mungkin untuk ditata ulang adalah tahapan kampanye. “Dari sekian macam tahapan, yang …

Keterbukaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengelola sidang sengketa hasil pilkada diapresiasi. Akses luas MK terhadap permohonan, jadwal dan risalah sidang, hingga putusan telah membuka partisipasi masyarakat untuk terlibat menganalisis jalannya sidang perselisihan hasil pilkada. “MK tetap jadi contoh pengelolaan peradilan. …

Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk segera membacakan putusan uji materi terhadap Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Putusan tersebut dibutuhkan menjelang penyusunan peraturan teknis turunan Undang-undang Pemilu. “Saat ini RUU Pemilu sedang dibahas. Ketika disahkan, KPU harus kejar tenggat menyusun …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah pihak yang paling banyak mendapatkan sanksi etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut adalah kesimpulan hasil analisis Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI terhadap putusan DKPP sepanjang 2012—2017. “Teradu yang mendapatkan …

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang 2012—2017 memotret catatan buruk soal kemandirian penyelenggara pemilu. Hasil analisis Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI menunjukkan, pelanggaran terhadap asas kemandirian paling menonjol di antara asas-asas penyelenggara pemilu lainnya. “Hal tersebut mengindikasikan usaha …

Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) merekomendasikan perluasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kewenangan etika terhadap perorangan penyelenggara pemilu dinilai membawa positif terhadap pemilu yang jujur dan adil yang akan menjadi baik jika ditujukan terhadap peserta pemilu. …

Undang-undang Pemilu sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas netra. “Macam disabilitas itu banyak. Tapi undang-undang hanya menyertakan template tuna netra,” kata pegiat Pusat Pemilihan Umum Akses …

Syarat partai peserta pemilu yang ada di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinilai sudah berat dan representatif. Undang-undang itu menyebut, partai yang menjadi peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 …