Berita
Partai Berorientasi Elektabilitas, Kesempatan Perempuan Mencalonkan Sulit
Di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 23 dari 44 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan merupakan mantan anggota legislatif. Hal ...Zipper Murni untuk Pastikan Keterwakilan Perempuan
Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk ...Insentif dan Disinsentif Pencalonan Perempuan Ala Perancis dan Georgia
Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. ...Perempuan Perlu Lebih Banyak Masuk dan Aktif di Partai
Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Ketentuan ...Banyak Perempuan Calon Berlatarbelakang Dewan di Pilkada 2017
23 dari 44 perempuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2017 berlatarbelakang anggota DPR atau DPRD. Ini tanda ...Afirmasi Perempuan dalam RUU Pemilu Dinilai Stagnan
Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih memuat satu ...Golkar Dukung Alokasi Kursi 3-6 per Dapil
Partai Golkar mewacanakan perubahan besaran daerah pemilihan (dapil) pemilu DPR menjadi 3 sampai 6 kursi. Penyederhanaan sistem kepartaian jadi alasan Partai Golkar ...Pimpinan Pansus RUU Pemilu Mesti Tetapkan Prioritas Pembahasan
Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu hanya memiliki waktu lima bulan. Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) diminta untuk segera tetapkan prioritas pembahasan agar RUU ...DPR Perlu Perbaiki Syarat Jadi Anggota KPU/Bawaslu di RUU Pemilu
Persyaratan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai perlu diubah. Syarat usia yang dinaikkan menjadi 45 tahun untuk ...Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Dipermanenkan, Beban Negara Bertambah
Posisi pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang semula ad hoc direncanakan akan diubah menjadi permanen. Ketentuan yang tercantum di Pasal 454 Rancangan ...
