Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan intervensi penegakan hukum berupa pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dalam perkara tindak pidana korupsi. ICW juga meminta DPR segera membahas undang-undang untuk memberikan batasan yang jelas atas penggunaan hak Presiden …
Read More »Berita
RUU KUHAP Buka Ruang Gelap Penegakan Hukum
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik substansi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Mereka menilai sejumlah pengaturan dalam draf terbaru berpotensi membuka ruang gelap penegakan hukum, memperluas kekuasaan aparat tanpa pengawasan memadai, serta mengabaikan perlindungan kelompok …
Read More »Koalisi Somasi Presiden dan DPR, Desak RUU KUHAP Ditarik dari Paripurna
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP pada 16 November 2025 melayangkan somasi terbuka kepada Presiden RI, DPR RI, Kementerian Hukum, dan Kementerian Sekretariat Negara. Koalisi menuntut Presiden menarik draf RUU KUHAP dari pembahasan tingkat II dan meminta DPR membuka dan …
Read More »Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Salah satu nama yang diusulkan adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Usulan tersebut menuai penolakan …
Read More »Perludem Dorong Pemilu Inklusif dan Hak Politik Disabilitas Harus Dijamin
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Advokasi dalam isu inklusivitas pemilu salah satunya melalui pengujian undang-undang di Mahkamah …
Read More »Aksesibilitas Pemilu Masih Jadi Tantangan Implementasi
Staf Ahli Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Zaid menegaskan bahwa pemenuhan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan serius, terutama pada tataran implementasi di tempat pemungutan suara (TPS). Meskipun berbagai kebijakan dan panduan telah disusun, pelaksanaannya di lapangan masih …
Read More »MK Wajibkan Ada Perwakilan Perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menata ulang seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) agar keterwakilan perempuan terdistribusi secara merata dan berimbang, termasuk dalam posisi kepemimpinan. Melalui putusan Nomor 169/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan ketiadaan ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan …
Read More »Kasus Jet Pribadi, DKPP Jatuhkan Peringatan Keras kepada KPU
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Muhammad Afifuddin beserta empat anggotanya, yaitu Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, August Mellaz, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Sementara anggota KPU, …
Read More »Zulfikar: Kampanye Pemilu Harus Lebih Substantif dan Efisien
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong pembatasan metode kampanye pemilu agar lebih substantif, efisien, dan berorientasi pada pendidikan politik pemilih. Ia menilai kampanye seharusnya difokuskan pada interaksi langsung dengan pemilih serta pemanfaatan media sosial, tanpa disertai …
Read More »Komisi II Siap Bentuk Panja Revisi UU Pemilu Mulai 2026
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Ia memastikan bahwa inisiasi perubahan UU Pemilu akan mulai dilakukan pada 2026 dan penyusunannya akan ditangani langsung oleh Komisi II DPR RI, bukan …
Read More »