Berita

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat merusak ekosistem media nasional yang saat ini sudah berada dalam kondisi sulit. AJI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan seluruh perjanjian tersebut. …

Koalisi Damai meminta pemerintah segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia. Pemblokiran tersebut dinilai menghambat produksi pengetahuan terbuka serta berpotensi merugikan kepentingan publik, khususnya di sektor pendidikan. Berdasarkan hasil penelusuran koalisi, domain auth.wikimedia.org telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital …

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meluncurkan Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2025 bertajuk Orba Datang Lagi, Represi Tak Pernah Pergi pada Jumat, 13 Februari 2026. Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2025 teknologi dan regulasi digital kerap disalahgunakan sebagai instrumen kontrol politik …

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. BRIN menilai, Pilkada lewat DPRD dapat menghapus asas otonomi daerah karena menghilangkan legitimasi pemerintah daerah. “Mahalnya ongkos politik jangan sampai jadi alasan untuk …

Wakil Ketua DPD, Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengungkapkan penerapan otonomi daerah di Indonesia masih banyak meninggalkan catatan. Ia menyebut otonomi daerah memang memberikan ruang lebih luas, namun dalam penerapannya hubungan antara pusat dan daerah masih cukup terbatas, khususnya dalam urusan …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tetap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait gratifikasi pada Pilkada 2024. Dalam perkara Nomor 205-PKE-DKPP/XI/2025 Muhammad Habibi terbukti memberdayakan penyelenggara pemilu …

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34 atau turun tiga poin dibandingkan tahun 2024. Transparency International Indonesia (TII) menjelaskan berdasarkan CPI 2025, peringkat Indonesia turun cukup signifikan ke posisi 109 dari 182 negara. Penurunan tersebut …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan opsi perubahan sistem pemilu legislatif melalui penerapan model campuran Mixed Member Proportional (MMP). Sistem tersebut dinilai dapat menjawab dua persoalan, yakni menjaga proporsionalitas hasil pemilu serta mendorong penyederhanaan sistem kepartaian. Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Pratama …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa upaya efisiensi biaya pemilu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat. Wacana efisiensi yang mendorong perubahan pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD dinilai sebagai langkah keliru dan berpotensi mereduksi hak politik …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis semata, tapi harus harus dipandang sebagai agenda jangka panjang untuk membongkar persoalan struktural dalam demokrasi elektoral Indonesia. Hal itu disampaikan …