Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, ...

Koalisi masyarakat sipil menilai perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan kepentingan publik di ...

Koalisi masyarakat sipil mendaftarkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 11 Maret 2026. Gugatan tersebut menyasar ...

Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama sejumlah guru dan organisasi masyarakat sipil mengajukan uji materi Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu ...

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras serangan militer yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. YLBHI menilai serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional sekaligus bagian ...

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, mengatakan revisi UU Pemilu penting dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul ...

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Hurriyah menyebutkan empat prinsip penting yang menjadi sorotan terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU ...

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Selain persoalan desain sistem pemilu, tata kelola internal partai politik juga dinilai ...

Ruang politik bagi perempuan di Indonesia dinilai mengalami penyempitan di tengah dinamika demokrasi yang berkembang saat ini. Hal itu terlihat dari jumlah perempuan ...

Akademisi Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, menilai tantangan keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari kondisi demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia ...