Berita
Perempuan dan Kelompok Rentan Desak Presiden Terbitkan Perppu Pembatalan KUHAP
Sejumlah organisasi perempuan dan kelompok rentan mendesak Presiden RI segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...Setahun Prabowo-Gibran: Agenda Antikorupsi Semakin Mundur
Koalisi Masyarakat Sipil menilai dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, agenda pemberantasan korupsi justru mengalami kemunduran serius. Koalisi menyebut, bukan ...Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung melalui DPRD. Koalisi menyebut ...Koalisi Usulkan Transformasi Bawaslu Jadi Badan Ajudikasi Pemilu
Koalisi masyarakat sipil mengusulkan transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan mendorong perubahan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga yang lebih terfokus ...Koalisi Dorong Sistem Campuran dan Pemisahan Pemilu
Koalisi masyarakat sipil kembali mengajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk dimasukkan dalam kodifikasi revisi Undang-Undang Pemilu. Usulan tersebut difokuskan pada pembenahan menyeluruh tata ...Koalisi Usulkan Rekapitulasi Elektronik untuk Perkuat Integritas Pemilu
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara harus ...Yusril: DPR dan Pemerintah Sama-Sama Siapkan Revisi UU Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk menyusun draf utuh ...Yusril Tegaskan Komitmen Pemerintah Kodifikasi UU Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas),Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong perbaikan sistem ...Koalisi DDRN Minta Presiden Segera Bentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi
Koalisi nasional yang terdiri dari 29 organisasi masyarakat sipil dalam Jaringan Resiliensi Demokrasi Digital (Digital Democracy Resilient Network/DDRN) mendesak Presiden Prabowo Subianto ...Presiden Kembali Gunakan Hak Prerogatif di Perkara Korupsi, ICW Minta Aturan Diperjelas
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan intervensi penegakan hukum berupa pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dalam perkara tindak ...
