Berita

Fragmentasi pengaturan kepemiluan dinilai menjadi salah satu akar persoalan berulang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, koalisi menawarkan desain kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang telah disusun. Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Fraksi Partai NasDem …

Koalisi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk menyampaikan naskah kodifikasi UU Pemilu usulan masyarakat sipil. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya masyarakat sipil mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem kepemiluan di Indonesia. “Naskah yang …

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras proses pengisian jabatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bank Indonesia (BI) yang dinilai sarat politisasi serta berpotensi merusak prinsip meritokrasi. Kritik tersebut menyusul penunjukan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi usulan DPR dan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI pada Senin (26/1). ICW menilai …

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada Senin, 19 Januari 2026. Putusan tersebut dinilai memperkuat prinsip bahwa penyelesaian sengketa pers harus terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme di …

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang diajukan terhadap Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan putusan tersebut, Mahkamah mempertahankan ketentuan …

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menutup peluang munculnya calon independen atau alternatif dalam kontestasi politik daerah. Menurutnya, mekanisme tersebut membuat hanya partai politik di parlemen yang …

Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menilai wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD merampas hak konstitusional warga negara dan mendegradasi kualitas demokrasi Indonesia. CALS menyebut upaya tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi.  “Dalam konteks pemerintahan daerah, pemilihan …

Proses seleksi Anggota Komisi Informasi periode 2026-2030 dinilai tidak sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (PERKI 4/2016). Koalisi masyarakat sipil menilai hal itu berpotensi mencederai prinsip keterbukaan, akuntabilitas, …

Greenpeace Indonesia dan kreator konten Yansen alias Piteng melaporkan rangkaian aksi teror yang mereka alami ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) pada Rabu (14/1). Pelaporan tersebut merupakan respons atas maraknya intimidasi terhadap aktivis dan pembuat konten yang kritis terhadap …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu secara tegas menolak gagasan mengganti pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD. Menurut koalisi memindahkan hak memilih kepala daerah merupakan tindakan yang memundurkan prinsip kedaulatan rakyat, karena hak …