Berita

Pakar Pemilu Universitas Airlangga, Kris Nugroho menegaskan Kodifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu harus dibangun beriringan dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Menurutnya perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. …

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai sistem hukum kepemiluan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang berdampak pada kualitas demokrasi. Untuk itu ia menyebut perlunya kodifikasi hukum pemilu untuk menyatukan berbagai regulasi yang selama ini tumpang …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu mengusulkan pergantian sistem pemilu Indonesia dari proporsional terbuka menjadi sistem campuran atau Mixed Member Proportional (MMP). Usulan ini menjadi salah satu poin utama dalam naskah kodifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu usulan masyarakat sipil. …

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu akan mulai pada tahun 2026, setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Program Legislasi Nasional Tahun 2026. Menurutnya Komisi II DPR akan menjadi …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa terdapat 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Kamis ini. Penetapan tersebut dapat dilaksanakan menyesuaikan ada atau tidaknya permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK). “Berdasarkan data BPRK …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong partai politik untuk berbenah secara kelembagaan internal partai pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024. Melalui putusan tersebut MK memerintahkan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut baik penghapusan ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen. Penghapusan aturan tersebut dipandang akan memperluas alternatif pilihan bagi rakyat, mencegah polarisasi, dan memperkuat prinsip kesetaraan dalam …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat permohonan perselisihan hasil pilkada gubernur, bupati, dan wali kota sebanyak 312 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan terbanyak berasal dari sengketa pemilihan bupati, dengan permohonan berjumlah 241 perkara atau 77,2% dari …

Ahli Antropologi Politik Komparatif Universitas Amsterdam, Ward Berenschot menilai bahwa demokrasi Indonesia sedang terperangkap dalam lingkaran setan. Hal itu didasarkan mahalnya biaya politik yang berdampak pada timbulnya korupsi dan oligarki. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan reformasi pada sistem pemilu. “Dengan …

Terdapat hubungan antara pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) secara serentak dengan kenaikan praktek politik uang di Indonesia. Hal itu diungkapkan Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Menurutnya, banyaknya jumlah kandidat yang berlaga di Pemilu serentak meningkatkan praktik vote buying. Terbatasnya …