Berita
Verifikasi Dewan Pers Tak Bisa Jadi Alasan Batasi Magdalene
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mempersoalkan pernyataan Direktur Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alex Sabar, yang menyebut Magdalene tidak dianggap ...
Berita
Kepemimpinan Partai Harus Lahir dari Kaderisasi
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai salah satu indikator utama tidak sehatnya tata kelola partai politik dapat dilihat dari bagaimana ...
Berita
PSHK: Kasus Penyerangan Andrie Yunus Harus Diadili di Peradilan Umum
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka dalam kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Wakil ...
Berita
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, ...
Berita
PSHK Desak Pengusutan Tuntas Serangan Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STH) Jentera mengecam keras serangan penyiraman air keras yang menimpa Wakil ...
Berita
Revisi UU Hak Cipta, LBH Pers Khawatir Pasal Pidana Jerat Pers
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai masuknya ketentuan pidana yang menyasar isi ciptaan dalam Pasal 132 draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta berpotensi ...
Berita
Konflik Global Jadi Alarm Percepat Transisi Energi Indonesia
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasar energi global, termasuk ...
Berita
Perjanjian Dagang Indonesia–AS Dinilai Ancam Pers dan Data Pribadi
Koalisi masyarakat sipil menilai perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan kepentingan publik di ...
Berita
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Presiden ke PTUN Jakarta atas Perjanjian Dagang Indonesia–AS
Koalisi masyarakat sipil mendaftarkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 11 Maret 2026. Gugatan tersebut menyasar ...
Berita
Anggaran MBG Berpotensi Tekan Pendidikan hingga Perlindungan Sosial
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menilai besarnya pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mengorbankan program publik lain yang dinilai ...














