Berita
MK Putuskan Pimpinan AKD Wajib Penuhi Kuota Perempuan 30 Persen
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) harus memuat kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Mahkamah menilai bahwa pemenuhan ...ICW Desak DPR Buka Laporan Penggunaan Dana Reses
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali melayangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait tertutupnya ...Kasus Jet Pribadi, DKPP Jatuhkan Peringatan Keras kepada KPU
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Muhammad Afifuddin beserta empat anggotanya, yaitu ...Zulfikar: Kampanye Pemilu Harus Lebih Substantif dan Efisien
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong pembatasan metode kampanye pemilu agar lebih substantif, efisien, dan berorientasi pada pendidikan ...Komisi II Siap Bentuk Panja Revisi UU Pemilu Mulai 2026
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Ia memastikan bahwa inisiasi perubahan ...Titi Anggraini: Putusan MK Tegaskan Pilkada Bagian dari Pemilu
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus konsisten dengan rancang ...Tantangan Presidensial Multipartai Ada pada Koalisi Gemuk
Sistem presidensial multipartai di Indonesia kerap dikhawatirkan akan memicu kebuntuan politik akibat presiden tidak didukung mayoritas parlemen. Namun, pengalaman di Indonesia justru ...Pemilu Lokal Serentak Jadi Uji Legitimasi Politik Kepala Daerah
Pemisahan pemilu Nasional dan lokal dinilai tidak hanya berdampak pada dinamika politik di daerah, tetapi juga berimplikasi terhadap evaluasi kepemimpinan nasional. Hal ...Penyelenggara Pemilu Perlu Dikembalikan ke Setelan Konstitusi
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu sebagai prasyarat utama demokrasi yang adil dan ...Koalisi Desak DPR dan Pemerintah Bentuk Pengawas Independen ASN
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pembentukan lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN). Desakan tersebut muncul ...
