Pemerintah Setuju Biayai Sebagian Kampanye JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas fraksi di DPR berkukuh mengusulkan agar negara mendanai saksi partai politik di tempat pemungutan ...

JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas fraksi menginginkan status Panitia Pengawas Pemilu di kabupaten dan kota yang saat ini bersifat ad hoc diubah menjadi permanen. ...

Kinerja Para Senator Dinilai Tak Efektif dan Efisien JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu terus berlanjut. Salah satu wacana yang mengemuka ...

Ibarat kaset rusak yang memutar sepenggal nada berulang kali, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengulangi kesalahan yang sama dengan para pendahulunya. Pembahasan Rancangan ...

YOGYAKARTA – Penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta menolak bila struktur penyelenggara pemilu di daerah bersifat ad hoc seperti yang berkembang dalam pembahasan ...

JAKARTA, KOMPAS — Tiga fraksi di Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan syarat partai politik peserta pemilu diperketat. Mereka ...

JAKARTA, KOMPAS — Pemotongan tahapan rekapitulasi suara berjenjang untuk Pemilu 2019 akan lebih mudah dilakukan pada tingkat kelurahan, sedangkan rekapitulasi di kecamatan tetap ...

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Hal itu dimaksudkan untuk ...

Persoalan jumlah dan alokasi kursi DPR kembali muncul saat pembahasan regulasi pemilu. Alokasi kursi dinilai tidak proporsional dan mencerminkan kesetaraan sehingga penambahan kursi ...

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang hendak berkompetisi dalam Pemilu 2019 diingatkan untuk jauh-jauh hari mempersiapkan dengan baik basis data keanggotaan partai. Berdasarkan ...