Perlu Dikaji agar Bisa Menjawab Kualitas Keterwakilan Anggota   JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri menepis klaim Panitia Khusus DPR tentang RUU Pemilu ...

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan pengawas Badan Pengawas Pemilu dinilai lebih tepat daripada negara harus mengeluarkan anggaran besar untuk membiayai saksi yang disiapkan partai ...

Pelanggaran Kampanye di Media Sosial Akan Diproses Hukum JAKARTA, KOMPAS — Fragmentasi sosial berpotensi kian meluas pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 jika ...

JAKARTA – Partai Golkar berkukuh menginginkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu mengatur pemilihan anggota legislatif 2019 menggunakan sistem proporsional tertutup. Dengan sistem ini, partai ...

Usulan Publik untuk RUU Pemilu Belum Diakomodasi JAKARTA, KOMPAS — Sikap Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang lebih fokus pada sistem pemilihan ...

DPR Minta Pemerintah Buat Simulasi Anggaran JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat belum menyepakati jumlah ...

JAKARTA – Pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kembali memunculkan isu kontroversial. Dewan Perwakilan Rakyat menggagas mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh ...

JAKARTA, KOMPAS — Sistem pemilu legislatif terbuka terbatas yang diusulkan pemerintah serta didukung PDI-P dan Golkar tidak jauh berbeda dari sistem proporsional tertutup. ...

Keterlambatan Pencairan Hambat Proses Pilkada   JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mendorong Bawaslu provinsi secepatnya menuntaskan pembahasan usulan anggaran pengawas pemilihan kepala ...

JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Ahmad Riza Patria, mengatakan saat ini masih ada 18 dari 3.055 poin daftar ...