By Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu ditentang masyarakat sipil. Di tengah ketakpercayaan terhadap salah satu kamar parlemen Indonesia ini seharusnya penambahan kualitas yang diutamakan.
“Yang harusnya ditambah adalah kualitas bukan kursi,” kata direktur eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan (29/5).
Ferri menjelaskan, berdasarkan riset literatur dan perbandingan periode DPR, tren kinerja anggota DPR makin buruk. Padahal dari pergantian periode lalu sampai sekarang, jumlah kursi selalu meningkat.
Peneliti bidang korupsi politik ICW, Almas Sjafrina mengingatkan, berdasarkan kasus korupsi yang dilakukan dewan, masyarakat jadi kurang tak percaya dengan DPR. Ketakpercayaan ini baiknya dijawab dengan peningakatan kualitas dalam menjalankan fungsi DPR.
“Ingat, berdasarkan survei Transparency Interantional Indonesia, DPR merupakan lembaga paling korup menurut persepsi masyarakat,” kata Almas. []
Comments