Author: AJID FUAD MUZAKI
KOBAR Somasi KPU DKI Jakarta atas Kasus Pencatutan Data Pendukung Dharma-Kun
20 Agustus 2024370Koalisi untuk Pilkada Bersih, Adil, dan Demokratis (KOBAR) melayangkan somasi kepada KPU DKI Jakarta atas kasus pencatutan data KTP warga ...PBHI Desak Penyelidikan Pencatutan NIK untuk Kepentingan Pilkada
16 Agustus 2024350Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menerima beberapa aduan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) untuk syarat dukungan calon perseorangan Pilkada 2014. ...Pilkada Jakarta 2024: Dalam Bayang-Bayang Pencurian Data Warga
16 Agustus 2024370Publik dikejutkan dengan banyaknya pencatutan warga, khususnya warga Jakarta sebagai pendukung pasangan calon perseorangan Pilkada DKI Jakarta 2024. Pencatutan itu ...Bawaslu Harus Segera Tindaklanjuti Dugaan Penyalahgunaan Data Pilkada DKI Jakarta
16 Agustus 2024300Pegiat kepemiluan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespon cepat dugaan pencatutan data ...Dharma-Kun Lolos Pilgub Jakarta Jalur Independen, Ramai Pencatutan Dukungan Sepihak
16 Agustus 2024310Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual tahap akhir sebagai bakal calon ...Dinasti Politik dan Calon Tunggal Guncang Integritas Pilkada 2024
13 Agustus 2024290Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berpotensi terjadi berbagai praktik kecurangan yang dapat merusak integritas proses pemilu. Potensi kecurangan tersebut ...Penghapusan Sanksi Pembatalan Paslon Lemahkan Transparansi Dana Kampanye
6 Agustus 2024290The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten dengan sikap hukum yang diterapkan dalam rancangan PKPU ...ICW dan Perludem: Penghapusan Sanksi Diskualifikasi Merusak Transparansi Pilkada
6 Agustus 2024340Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhenti mencederai regulasi pemilu. ...Pelaporan Dana Kampanye Pilkada Hanya Formalitas, Sanksi Diskualifikasi Harus Dipertegas
6 Agustus 2024220Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai selama ini pelaporan dana kampanye pilkada masih sebatas ...Penegakan Kode Etik Pemilu Harus Lebih Tegas
6 Agustus 2024360Penegakan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai tak berjalan dengan baik dan menyisakan banyak persoalan. Padahal DKPP mempunyai otoritas ...
© Copyright RumahPemilu. All Rights Reserved.









