Newslletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi VII
Teknologi dan informasi memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Namun, penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 masih menghadapi ...
Berita
Bawaslu: Pungut Hitung Jadi Tahapan Paling Rawan di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024. Dalam temuannya Bawaslu menyoroti tiga tahapan krusial Pilkada 2024: pencalonan, kampanye, ...
Berita
Calon Tunggal Sah, Tapi Tidak Sehat untuk Demokrasi
The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut, calon tunggal dalam Pilkada 2024 tidak bisa dianggap wajar. Meski calon tunggal sah dan konstitusional namun bukan ...
Liputan Khusus
Reformasi Pembiayaan Partai Politik: Jalan Menuju Demokrasi Lebih Adil dan Partisipatif
Pembahasan mengenai tata kelola keuangan partai politik di Indonesia dipandang menjadi semakin krusial di tengah perdebatan status partai politik sebagai badan publik. Saat ...
Liputan Khusus
Dana Kampanye Pemilu 2024 Masih Diliputi Manipulasi dan Ketidakterbukaan
Keterbukaan laporan dana kampanye dari pemilu ke pemilu masih menjadi tantangan besar penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Pemilu ...
Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu Serukan Akses Data Lebih Terbuka
Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu mengatakan disinformasi pada Pemilu 2024 masih banyak terjadi karena pemerintah tidak cukup baik menyajikan data-data. Perkumpulan untuk Pemilu dan ...
Berita
KPU Sesuaikan PKPU Pencalonan Pilkada dengan Putusan MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Pilkada 2024 mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dua putusan tersebut tertuang dalam Pasal 11 yang mengatur tentang ...
Berita
KPU Tetapkan 580 Kursi DPR Periode 2024-2029
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah perolehan kursi partai politik hasil Pemilu Legislatif 2024. Delapan partai politik dinyatakan memperoleh kursi DPR untuk periode ...
Berita
Baleg DPR RI Sepakat Abaikan Putusan MK
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menolak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon ...
Berita
Pengabaian Putusan MK Berpotensi Merusak Demokrasi
Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mendesak Presiden dan DPR menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan ...
