Author: AJID FUAD MUZAKI
Koalisi Desak Presiden Segara Tunjuk Pansel KPK
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk orang yang memiliki rekam jejak pemberantasan korupsi dan integritas sebagai Panitia ...Kecurangan Pilpres Berpotensi Terulang di Pilkada 2024
Tahapan Pemilu Presiden 2024 telah selesai, namun menyisakan banyak catatan. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menilai presiden mendukung salah ...Pilkada 2024 Terancam Masalah Integritas Penyelenggara Pemilu
Menjelang Pilkada 2024, berbagai masalah yang muncul dalam proses seleksi dan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas ...Pilkada 2024 is Threatened by Problems with the Integrity of Election organizers
Ahead of the 2024 regional elections, various problems that arise in the selection process and implementation of the duties of ...Hasil Audit Sosial Aspirasi: Pj Gubernur Harus Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) melakukan pemantauan terhadap ...Perludem: Acting Regional Head’s Performance Has Not Taken Attention to the Needs of Marginalized Groups
The Association for Elections and Democracy (Perludem) assesses that the performance of acting regional heads does not fully involve public ...Perludem: Kinerja Pj Kepala Daerah Belum Perhatikan Kebutuhan Kelompok Marginal
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kinerja penjabat (pj) kepala daerah belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik, kelompok marjinal seperti ...MK Akan Tangani 297 Perkara di PHPU Pileg 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi sebanyak 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024. Perkara tersebut terdiri dari PHPU anggota ...MK will handle 297 cases in the 2024 PHPU legislative elections
The Constitutional Court (MK) registered 297 cases regarding the 2024 Legislative General Election Results Dispute (PHPU). These cases consisted of ...MK Tidak Mampu Keluar dari Kerangka Hukum Pro Kekuasaan
Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan dengan ditolaknya permohonan PHPU Pilpres membuktikan Mahkamah ...
