Koalisi masyarakat sipil mengusulkan transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan mendorong perubahan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga yang lebih terfokus pada fungsi penindakan. Dalam rancangan kodifikasi revisi Undang-Undang Pemilu, Bawaslu diusulkan bertransformasi menjadi Badan Ajudikasi Pemilu.  Peneliti Perkumpulan …

Koalisi masyarakat sipil kembali mengajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk dimasukkan dalam kodifikasi revisi Undang-Undang Pemilu. Usulan tersebut difokuskan pada pembenahan menyeluruh tata kelola pemilu, mulai dari sistem, aktor, manajemen penyelenggaraan, hingga penegakan hukum. Peneliti Perludem, Haykal, menyampaikan bahwa terdapat sekitar …

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara harus menjadi bagian penting dari kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Penerapan electronic recapitulation (e-recap) menurutnya dapat meningkatkan integritas, kecepatan, dan efisiensi …

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk menyusun draf utuh kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Menurutnya, kontribusi publik justru dibutuhkan untuk merumuskan desain hukum pemilu yang …

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas),Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong perbaikan sistem pemilu nasional melalui gagasan kodifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menyebut pemilu bukan sekadar agenda …

Koalisi nasional yang terdiri dari 29 organisasi masyarakat sipil dalam Jaringan Resiliensi Demokrasi Digital (Digital Democracy Resilient Network/DDRN) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menjamin hak privasi warga dengan membentuk lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Desakan tersebut muncul karena hingga kini …

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan intervensi penegakan hukum berupa pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dalam perkara tindak pidana korupsi. ICW juga meminta DPR segera membahas undang-undang untuk memberikan batasan yang jelas atas penggunaan hak Presiden …

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menegaskan keterwakilan perempuan lebih kuat penting di parlemen. Ia menyebut implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 169/PPU-XXII/2024 yang sudah dikabulkan sebagai langkah untuk membuka ruang kolaborasi memperkuat agenda kesetaraan gender dalam politik. …

DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada 18 November 2025. Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Reformasi KUHAP menilai KUHAP baru masih mempertahankan sejumlah ketentuan yang diskriminatif, stigmatif, dan tidak akomodatif terhadap penyandang disabilitas. Koalisi menyebut draf …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik substansi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Mereka menilai sejumlah pengaturan dalam draf terbaru berpotensi membuka ruang gelap penegakan hukum, memperluas kekuasaan aparat tanpa pengawasan memadai, serta mengabaikan perlindungan kelompok …