Konsep penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 tak memberi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Dalam konsep keadilan pemilihan, ...
Terbitnya Surat Edaran No.302/KPU/VI/2015 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan polemik terkait terbukanya celah bagi petahana untuk memelihara politik dinasti. Sebagian besar Anggota ...
Awal April lalu, definisi KPU tentang petahana (incumbent) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dinilai telah melangkahi undang-undang. Hampir seluruh Anggota Panitia Kerja ...
Sifat kemandirian Komisi Pemilihan Umum yang dijamin dalam konstitusi diuji dengan dualisme partai di jelang pilkada. Keserentakan pilkada di 233 daerah menambah mendesaknya ...
“Enggak semua yang ditulis di Twitter itu sama, kan, sama aslinya?†Nama Pengusaha Arif Cahyadi tak pernah dikenal oleh publik sampai kemudian sebuah ...