Berita

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. BRIN menilai, Pilkada lewat DPRD dapat menghapus asas otonomi daerah karena menghilangkan legitimasi pemerintah daerah. “Mahalnya ongkos politik jangan sampai jadi alasan untuk …

Wakil Ketua DPD, Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengungkapkan penerapan otonomi daerah di Indonesia masih banyak meninggalkan catatan. Ia menyebut otonomi daerah memang memberikan ruang lebih luas, namun dalam penerapannya hubungan antara pusat dan daerah masih cukup terbatas, khususnya dalam urusan …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tetap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait gratifikasi pada Pilkada 2024. Dalam perkara Nomor 205-PKE-DKPP/XI/2025 Muhammad Habibi terbukti memberdayakan penyelenggara pemilu …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa upaya efisiensi biaya pemilu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat. Wacana efisiensi yang mendorong perubahan pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD dinilai sebagai langkah keliru dan berpotensi mereduksi hak politik …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis semata, tapi harus harus dipandang sebagai agenda jangka panjang untuk membongkar persoalan struktural dalam demokrasi elektoral Indonesia. Hal itu disampaikan …

Fragmentasi pengaturan kepemiluan dinilai menjadi salah satu akar persoalan berulang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, koalisi menawarkan desain kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang telah disusun. Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Fraksi Partai NasDem …

Koalisi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk menyampaikan naskah kodifikasi UU Pemilu usulan masyarakat sipil. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya masyarakat sipil mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem kepemiluan di Indonesia. “Naskah yang …

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD dinilai sebagai langkah mundur demokrasi yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan berpotensi memperluas praktik politik transaksional. Alih-alih memperbaiki tata kelola pembiayaan politik dan sistem kepemiluan, gagasan tersebut justru menyederhanakan persoalan menjadi semata soal …

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) resmi melaporkan 43 anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana pemerasan. Berdasarkan temuan ICW, sepanjang 2022–2025, terdapat empat kasus …

Koalisi Masyarakat Sipil menilai dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, agenda pemberantasan korupsi justru mengalami kemunduran serius. Koalisi menyebut, bukan memperkuat reformasi pemerintahan baru justru merawat kembali pola-pola yang dulu menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada era …