Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. YLBHI menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah mengabaikan ...

Ketua Kalyanamitra Listyowati menilai, kuota 30% perempuan bukan hanya simbol kehadiran fisik di parlemen, melainkan upaya substantif untuk mempercepat keadilan sosial bagi seluruh ...

Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ...

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama mengatakan kebijakan afirmasi gender seringkali hanya dipahami secara sempit sebagai kewajiban administratif, bukan ...

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah menegaskan pentingnya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) agar ...

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti permohonan turunan berkas perkara serta penangguhan penahanan bagi empat tersangka ...

Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin mengatakan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 169/PPU-XXII/2024 menegaskan kewajiban terhadap keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR perlu ditindaklanjuti. ...

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11). Aksi ini merupakan bentuk ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh ...