Berita

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta syarat pemilih sudah/pernah kawin dihapus melalui rancangan undang-undang pemilu. Syarat ini tak sinkron dengan upaya perlindungan anak karena membenarkan perkawinan di bawah umur. Syarat yang sudah diterapkan sejak pemilu pertama Indonesia pada 1955 …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mengusulkan dana saksi partai yang didanai negara dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partai tidak menerima uang sepeser pun. “Sebenarnya pos dana tidak ke partai politik. Dia langsung ke KPU atau Bawaslu. Kami …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyepakati usulan kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini disetujui semua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Kampanye yang dapat …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerjasama dengan enam perguruan tinggi melakukan penelitian, pemaparan, dan publikasi etika pemilu. Kampus dinilai sebagai mitra strategis perluasan pemahaman etika pemilu. “Apa yang kami lakukan selama lima tahun insya Allah sangat banyak manfaatnya buat ilmu …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sepakat untuk mempermanenkan status Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota. Argumentasinya, untuk menjamin kesetaraan lembaga penyelenggara pemilu dan meningkatkan fungsi pengawasan. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, berpendapat bahwa keputusan tersebut memang …

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai …

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai …

9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju kelembagaan penyelenggara pemilu permanen hingga kabupaten/kota. Ini tak hanya berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi juga bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Jadi kita tetapkan ya, KPU dan Bawaslu permanen sampai …

Direktur Aceh Institute, Fajran Zain, meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu melakukan sinkronisasi regulasi antara RUU Pemilu dengan qanun agar tak terjadi konflik regulasi dalam penyelenggaraan pilkada di Aceh. Selama ini, kata Fajran, sering terjadi konflik regulasi …

9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju “sudah/pernah kawin” di bawah umur jadi syarat memilih. Dengan ini, DPR berarti mempertahankan pelegalan perkawinan di bawah umur dalam undang-undang pemilu. “Saya tidak melihat ini (sudah/pernah kawin) sebagai permasalahan,” kata anggota …