IEROF 2026: Efisiensi Pemilu Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa upaya efisiensi biaya pemilu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat. Wacana efisiensi yang mendorong perubahan pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD dinilai sebagai langkah keliru dan berpotensi mereduksi hak politik warga negara.

“Padahal, persoalan utama pembiayaan pemilu bukan terletak pada model pemilihan kepala daerah secara langsung, melainkan pada panjangnya tahapan pemilu, kompleksitas penyelenggaraan, serta tingginya biaya kampanye dan praktik politik uang oleh peserta pemilu,” tegas Peneliti Perludem, Haykal dalam dalam acara Indonesia Electoral Reform Outlook Forum (IEROF) 2026 di Jakarta (4/2).

Menurut Perludem, efisiensi biaya pemilu seharusnya ditempuh dengan menyederhanakan tahapan, mengurangi durasi pemilu, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, tanpa menghilangkan hak rakyat untuk memilih secara langsung. Upaya efisiensi harus tetap berpijak pada prinsip pemilu serta menjamin perlindungan hak pilih warga negara.

Selain itu, Perludem juga mengungkapkan bahwa biaya terbesar dalam kontestasi pemilu justru berada di sisi aktor peserta, yakni partai politik dan calon, terutama dalam pembiayaan kampanye dan politik uang. Oleh karena itu, reformasi pemilu harus diarahkan pada pembatasan dan transparansi sumbangan serta belanja kampanye, baik secara luring maupun daring.

Dalam konteks kampanye digital, Perludem juga mendorong adanya kewajiban keterbukaan biaya kampanye yang tidak hanya dibebankan kepada peserta pemilu, tetapi juga kepada perusahaan dan platform media sosial. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas dan kejujuran dalam kompetisi elektoral.

“Setiap upaya reformasi yang mengabaikan prinsip tersebut berisiko memperdalam kemunduran demokrasi,” tegas Haykal.

Melalui forum IEROF 2026 ini, Perludem kembali menegaskan bahwa reformasi pemilu harus ditempatkan sebagai agenda jangka menengah dan panjang yang berorientasi pada penguatan demokrasi substantif, bukan sekadar solusi instan untuk menekan biaya penyelenggaraan pemilu. []